Menu
Senin, 22 Oktober 2018 | 1:01:11 pm

KPID dan KPUD NTB Kompak, Larang Siaran Ucapan Ramadhan Bagi Paslon Pilkada se NTB

KPID dan KPUD NTB Kompak, Larang Siaran Ucapan Ramadhan Bagi Paslon Pilkada se NTB

MATARAM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB mengingatkan kepada lembaga penyiaran agar tidak menayangkan atau menyiarkan ucapan selamat berpuasa atau selamat berbuka dari pasangan calon (paslon) yang akan maju dalam pemilukada serentak se NTB tahun 2018 ini.

Ucapan selamat berbuka dan selamat berpuasa yang biasa disiarkan menjelang berbuka dan sahur tersebut dilarang karena dianggap sebagai bentuk kampanye.

Menurut Ketua KPID NTB, Yusran Saudi bahwa sesuai dengan rambu rambu dari KPI Pusat dengan tegas menyatakan bahwa ucapan selamat berbuka dan berpuasa tersebut dilarang untuk ditayangkan atau disiarkan oleh lembaga penyiaran.

"Berdasarkan surat edaran dari KPI Pusat yang baru diterima bahwa ucapan tersebut dilarang," ucapnya disela acara sarasehan dengan tema "Peran media penyiaran dalam menghadapi Pilkada serentak NTB 2018" di Mataram, Senin (7/5/2018) kemarin.

Sementara itu, pihak KPU NTB melalui Komisioner Yan Marli juga dengan tegas menyampaikan bahwa penayangan atau penyiaran ucapan selamat berbuka dan berpuasa tersebut akan dilihat dari sudut pandang apakah sesuai demgan makna dari apa itu kampanye. "Sejauh tidak berkampanye diperbolehkan," ujarnya.

Kampanye yang dimaksud menurut Yan Marli adalah menawarkan visi misi, program dan info lainnya dengan tujuan untuk memperkenalkan diri dan mempengaruhi pemilih.

"Ucapan selamat berbuka dan selamat berpuasa itu akan dilihat ada atau tidak menawarkan visi misi yang tujuannya untuk memperkenalkan diri dan mempengaruhi pemilih, kalau tidak ada maka itu bukan kampanye, akan tetapi kalau ada mengenalkan identitasnya sebagai calon maka dikatakan kampanye," terangnya.

Bahkan ungkap Yan Marli bahwa jika memberikan ucapan dengan disertai memperkenalkan identitas sebagai pasangan calon, maka dapaat dikatakan atau dikategorikan kampanye luar jadwal.

"Kalau melakukan kampanye diluar jadwal maka bisa dijerat dengan pidana pemilu," pungkasnya.

Seperti diketahui bahwa iklan kampanye bagi pasangan calon adalah iklan yang materi dan durasi siar dan tayangnya difasilitasi oleh KPU.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

Kolom


www.MATARAMNEWS.co.id adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari
 Salam Redaksi

Selalu Terhubung :