Menu
Senin, 24 September 2018 | 10:11:14 pm

Politisi Gerindra Sebut NTB Kehilangan Devisa Ratusan Juta Miliar Rupiah dari Sektor Perikanan

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (kanan) saat melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Kamis (26/7/2018). Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (kanan) saat melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Kamis (26/7/2018).

MATARAM - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kehilangan devisa hingga ratusan juta milyar dalam satu tahunnya dari sektor perikanan.

Devisa tersebut hilang setelah keluar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang dilakukannya penangkapan dan budidaya lobstar. Akibatnya, para nelayan budidaya lobster di NTB mengalami staknan dan bahkan tidak ada melakukan produksi.

Kondisi tersebut mengundang keprihatinan dari anggota Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. Anggota DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, sangat prihatin dengan kondisi nelayan budidaya lobster di NTB yang mengalami staknan, tidak ada produksi.

"Padahal di NTB terbesar di Indonesia penghasil lobstar, berapa nilai devisa negara yang hancur kerena kebijakan dari Menteri KKP, padahal negara kita sedang susah mencari devisa," ucap politisi Grindra itu, ketika ditemui setelah bertemu dengan Kadis Kelautan dan Perikanan NTB, di Mataram pada Kamis (26/7/2018).

Menurutnya, sejak diberlakukan kebijakan Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 itu, ada sekitar 10.235 nelayan yang harus kehilangan mata pencarian sebagai budidaya lobstar.

"Atas kebijakan tersebut NTB kehilangan devisa sekitar Rp 680 milyar dari budidaya lobstar," tegas anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Karena itu, dari informasi yang diperolehnya tersebut nantinya akan diaspirasikan agar peraturan menteri yang melarang penangkapan dan budidaya lobstar tersebut dikembalikan ke peraturan sebelumnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Lalu Hamdi, mengatakan dihadapan anggota Komisi X yang datang untuk menyerap aspirasi terkait dengan budidaya lobstar di NTB, disampaikan tetap memberlakukan Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2016.

"Saya sampaikan bahwa di NTB tetap terapkan Peraturan Menteri 56 tahun 2016 untuk tidak menangkap lobster dengan berat 200 gram kebawah," ucapnya.

Karena itu pemerintah tidak tinggal diam terhadap nelayan budidaya lobstar dengan melakukan pembinaan agar tidak lagi menangkap lobster dengan konpensasi mulai dari budidaya rumput laut, budidaya ikan, bandeng dan lainnya, dan yang telah menerima bantuan tersebut sekitar 2.000 KK.

Akan tetapi pihak Dinas Kelautan dan Perikanan NTB juga telah menyampaikan usulan ke KKP agar di berikan alat tangkap dan kapal kepada nelayan namun hingga kini usulan tersebut belum ada realisasi.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

Topik Hangat bulan ini !

Kolom | Rilis Pers | Opini


MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs media pemberitaan online. Melayani informasi dan berita khususnya mengangkat isu lokal daerah Nusa Tenggara Barat dengan memberdayaan kecepatan serta kedalaman informasi yang dikelola oleh jurnalis-jurnalis lokal yang handal.  Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sehari, dan secara kreatif dan apik mengkolaborasikan teks, foto, video dan suara. Tim Kreatif Redaksi selalu berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam setiap liputan Redaksi

Selalu Terhubung :