Mataramnews.co.id
– Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali menegaskan komitmennya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Oktavian, saat memaparkan capaian program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) tahun 2024 di hadapan tim panelis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu siang (11/6/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dan dipusatkan di Smart Room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto.
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, serta perwakilan panelis dari Pemprov Jatim.
Dalam pemaparannya, Rizal mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dari 16,2 persen pada tahun 2023 menjadi 15,3 persen pada tahun 2024.
“Sebagian besar kecamatan juga telah mengalami penurunan,” ungkap Rizal di hadapan para panelis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyebab stunting di Mojokerto masih didominasi oleh tiga faktor utama, yakni pola makan sebesar 87%, pola asuh 45%, dan faktor lingkungan seperti sanitasi serta paparan asap rokok sebesar 65%. “Jadi dari satu kasus stunting ini bisa penyebabnya ada dua faktor, jadi tidak hanya satu penyebab saja,” terang Rizal.
Menargetkan penurunan lokus stunting secara signifikan, Pemkab Mojokerto merencanakan pengurangan jumlah desa lokus stunting menjadi 19 pada tahun 2026. Sementara untuk tahun 2025, jumlah lokus tersebut ditetapkan sebanyak 25 desa tersebar di seluruh kabupaten.
Rizal juga mengungkapkan bahwa pendanaan untuk program penurunan stunting mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“Dari pemetaan perangkat daerah, mengaku stunting ada peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2021-2024,” jelasnya. Dana tersebut bersumber dari APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, serta dukungan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Tidak hanya pada aspek pendanaan, Pemkab Mojokerto juga menggandeng berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Di antaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 18 Kepala KUA Kecamatan untuk pendampingan calon pengantin. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan STIKES Majapahit, STIKES Dian Husada, dan UBS PPNI.
Untuk memperkuat data dan pelaporan, dua aplikasi digital turut dikembangkan, yaitu e-Stunting dan KERISMOJO. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan data penimbangan balita, laporan kegiatan TPPS, hingga pemantauan realisasi anggaran dan dukungan CSR.
Data dari aplikasi ini digunakan sebagai dasar audit kasus stunting, termasuk intervensi untuk ibu hamil dengan risiko tinggi. Audit melibatkan tim profesional seperti dokter spesialis anak dan ahli gizi.
Salah satu program inovatif yang diperkenalkan adalah SUJU (Susu Jum’at), yang menyasar siswa SD dan SMP di Mojokerto. Program ini bertujuan membiasakan konsumsi susu sebagai bagian dari pemenuhan gizi anak-anak.
“Program SUJU ini akan dapat mengubah mindset anak-anak untuk lebih suka meminum susu karena nanti susu ini akan memiliki berbagai rasa agar dapat disenangi dan juga lebih membiasakan,” jelas Rizal.
Program lain yang diusung termasuk Gema Pitu (Gerakan Masyarakat Posyandu Terpadu) serta Sinau Penting, sebuah inisiatif dari Kecamatan Dlanggu yang didanai secara sukarela oleh para ASN untuk membantu anak-anak penderita stunting.
Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat juga dijalankan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pelatihan memasak berbasis gizi lokal, hingga wisata kuliner di daerah Pacet.
“Kami memberdayakan masyarakat lokal untuk melakukan penanaman yang sesuai untuk kebutuhan nutrisi untuk penanganan stunting. Kedua, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, jadi memproses dan menjual produk lokal makanan dan pertanian,” imbuh Rizal.
Tidak ketinggalan, dukungan sektor swasta turut memperkuat intervensi. Beberapa mitra yang terlibat antara lain PT Multi Bintang, PT BONDVAST, PT Sun Flower Ceramics, hingga lembaga sosial Dompet Dhuafa.
Pada akhir acara, Rizal menyatakan bahwa Pemkab Mojokerto telah memenuhi target intervensi spesifik dan sensitif. Pendampingan keluarga pun sudah mencakup lebih dari 50% kecamatan secara penuh.
“Jadi evaluasi kinerja yang bisa kita lihat dari capaiannya ada peningkatan terutama yang sesuai dengan indikator pendukung dan juga capaian jenis intervensi itu sendiri,” tandasnya.
Ke depan, Pemkab berkomitmen terus menyempurnakan regulasi, memperkuat integrasi data sasaran, serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi. Advokasi lintas sektor pun akan terus digencarkan demi memastikan pelibatan aktif dari akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.