Gubernur Dukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Gubernur NTB H. Zulkieflimasnyah didampingi Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda H. Rosiady Sayuti, dan sejumlah kepala OPD, saat menerima kehadiran jajaran BAKN yang dipimpin Ketuanya, Andreas Eddy Susetyo, di kantor Gubernur NTB, Selasa (12/2/2019).

MN, MATARAM — Jajaran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI bertemu Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Kehadiran jajaran BAKN itu dalam rangka membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara.

Gubernur Zulkieflimansyah menyampaikan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sehingga kehadiran jajaran BAKN ke NTB itu merupakan hal positif. Apalagi setelah NTB dilanda musibah gempa beberapa waktu lalu. BAKN merupakan salah satu institusi yang luar biasa.

“Parlemen kita akan sangat powerfull kalau BAKN-nya maksimal dan optimal,” ungkap Gubernur Zulkieflimasnyah didampingi Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda H. Rosiady Sayuti, dan sejumlah kepala OPD, saat menerima kehadiran jajaran BAKN yang dipimpin Ketuanya, Andreas Eddy Susetyo, di kantor Gubernur NTB, Selasa (12/2/2019).

Gubernur Zulkieflimansyah yakin dan optimis, dengan kapasitas anggotanya saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik. Sehingga, dengan pengelolaan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir kerugian negara.

BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil Temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo menjelaskan kunjungannya ke NTB dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Yang lebih penting lagi menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu, potensi potensi kerugian negara, bisa kita lihat seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Hal lain, lanjutnya, dengan melihat kedepan, apa yang perlu diperbaiki. Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau program atau bahkan anggaran itu sendiri. Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan betul-betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun kata dia, dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan kementerian atau lembaga yang ada di pusat.

“Karena kita di BAKN itu salah satunya memotong sekat sekat antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian masing-masing atau kementerian sentris,” pungkasnya. –(hs-ntb/mn-07)