Peta Kerawanan Pemilu, Bawaslu Mataram : Ampenan Rawan Politik Uang

Bawaslu Kota Mataram adakan sosialisasi pengawasan terkiat dengan politik uang di Mataram, Selasa (26/2/2019).

MN, MATARAM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram memetakan indek kerawanan dalam Pemilu 2019, salah satunya yaitu kerawanan dalam hal politik uang, yang dianggap bisa memberikan dampak buruk terhadap pesta demokrasi yang digelar satu kali lima tahun.

Maka, masyarakat diajak untuk secara bersama-sama menolak terhadap praktek praktek yang berbau politik uang.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan bahwa politik uang secara regulasi sangat tidak diperbolehkan dan itu sudah secara jelas diatur dalan undang-undang.

“Terkait politik uang sudah jelas dilarang dan itu sudah diatur dalam UU no 7 tahun 2017 sudah sangat jelas bahwa ada ancaman pidana 2 tahun kurungan dan denda Rp 24 juta, bahkan secara agama juga dilarang,” ucap Hasan dihadapan peserta sosialisasi pengawasan terkiat dengan politik uang, di Mataram, Selasa (26/2/2019).

Berdasarkan indek kerawanan pemilu, menurut Hasan, yang telah disusun untuk wilayah Kota Mataram di Kecamatan Ampenan agak tinggi soal politik uang.

“Bicara soal politik uang, ini soal persepsi, masyarakat disana menganggap bahwa politik uang itu sesuatu yang sudah biasa. Kalau mengganggap itu sesuatu yang sudah biasa lama-lama itu dibenarkan, maka itu kenapa kami lakukan sosialisasi tolak politik uang,” terangnya dihadapan para peserta yang berasal dari Kecamatan Ampenan.

Terkait dengan langkah dari Bawaslu sendiri yang terus secara masif mengajak masyarakat untuk secara bersama sama menolak politik uang tentu tidak mudah dan punya tantangan dan resiko.

“Kami sadar tantangan terbesar adalah merubah pola pikir dan sikap masyarakat,” ungkap Hasan.

Berbicara resiko, lanjut Hasan, terhadap apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu pasti ada terutama dari pihak pihak yang merasa terganggu.

Namun jika nantinya dalam menjalankan tugas terutama terkait dengan mengajak masyarakat menolak praktek politik uang ada ancaman maka hal tersebut tentu akan dilaporkan ke Bawaslu NTB dan Bawaslu RI.

Sementara itu sosialisasi tolak politik uang dengan peserta dari toga, toma, tokoh pemuda, ibu-ibu dan kepala lingkungan tersebut mendapatkan respon positif peserta.

–(mn-07)