Gubernur NTB Diundang Menristekdikti, Musrenbang Akan Dibuka Wagub

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah

MATARAM, MN–Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, direncanakan akan hadir membuka dan memberikan arahan umum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2020 di Mataram.

Karo Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, menegaskan bahwa kehadiran Wagub sesuai perintah langsung Gubernur. Sedangkan Gubernur diundang langsung dan harus menemui Menristekdikti sesuai Instruksi Presiden beberapa waktu lalu terkait dengan segera beroperasionanya secara mandiri 2 Politeknik di Kabupaten Lombok Utara dan di Kabupaten Bima, serta proses percepatan Penegerian Universitas Teknologi Sumbawa.

Najam menjelaskan bahwa komitmen peningkatan SDM NTB adalah salah satu Misi Gemilang NTB, Sehat dan Cerdas. Untuk diketahui bahwa Politeknik di 2 Kabupaten tersebut masih di bawah binaan Unram.

“Gubernur NTB akan hadir didampingi Rektor Unram, Bupati KLU dan Bupati Bima. Kemarin sudah dikoordinasikan dengan Panitia Musrenbang bahwa dua kepala daerah tidak bisa hadir karena menemani gubernur NTB”, tegas Najam.

“Gubernur tetap mengawal agenda Musrenbang. Sebelumnya, Gubernur menghadiri langsung Forum Pimpinan Daerah dan Forum Perangkat Daerah 2019. Bahkan, dalam dua forum tersebut Gubernur menyaksikan langsung penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB 2020 juga menyaksikan langsung paparan para Bupati dan Walikota se-NTB tentang isu strategis dan usulan program/kegiatan untuk menjamin sinergitas, sinkronisasi dan keberlanjutan program-program pembangunan antara pemerintah, pemprov dan pemkab/pemkot,” jelas Najamuddin.

Najam optimis, Musrenbang yang menjadi elemen penting dalam proses berjalannya pembangunan, mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Karena tahapannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari ditingkat bawah.

‚ÄúSemua aspirasi dan masukan yang didapat, bersama-sama pemerintah akan mengintegrasikan hal itu. Musrenbang tahun ini agak unik dan berbeda karena para Kepala OPD dibekali pegetahuan dan metodologi Balance Score Card (BSC) sehingga bisa mengukur kinerja pembangunan dari perencanaan sampai dengan evaluasinya”, ujar Najamuddin Amy.

(hs-ntb/mn-07)