Nasib Guru Terpencil di Dompu Pusat dan Provinsi Justru Saling Menyalahkan

MATARAM, MataramNews – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menilai pendataan guru yang harus mendapatkan tunjangan daerah terpencil, bukan kesalahan Provinsi atau Kabupaten/kota. Melainkan, kesalahan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan RI.

Dalam pendataan guru daerah terpencil pada tahun 2011 lalu, terdapat tambahan kuota yang ternyata tidak dikoordinasikan dengan Provinsi dan Kabupaten/kota. Akibatnya, ada beberapa guru yang tidak terbackup seperti kejadian di Kabupaten Dompu.

“Ada tambahan kuota tahun 2011 lalu tidak dikoordinasikan dengan kita dan kabupaten. Tapi, langsung memberikan tunjangan guru terpencil dengan menggunakan data tahun 2010. Ini yang terjadi,” kata Kadis Dikpora NTB HM Syafi’i kepada wartawan, Selasa (31/1) usai melaksanakan pertemuan dengan Komisi IV DPRD NTB.

Padahal, lanjut Syafi’i data yang dimasukkan pada tahun 2010 tersebut ternyata ada guru yang sudah meninggal dunia, ada yang pindah tugas diluar daerah serta sudah tidak lagi bertugas didaerah terpencil. “Tapi, tiba-tiba pusat langsung menetapkan SK, dan dananya di transfer kerekening masing-masing guru tersebut,” ujar Syafi’i.

Untuk itulah, persoalan yang terjadi di Kabupaten Dompu, bukan semata-mata keselahan Provinsi atau Kabupaten, melainkan ada juga keselahan pusat. Sehingga, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya akan melaksanakan pertemuan dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Dompu dalam waktu dekat ini.

“InsAllah dalam waktu dekat ini, kami akan rapat dengan Kadis Pendidikan Dompu, kita akan tanya permasalahannya apa, kemudian kita cari solusi yang terbaik,” beber Syafi’i seraya menekankan bahwa dalam pengiriman data guru yang berhak memperoleh tunjangan daerah terpencil ke Pusat, Provinsi atau kabupaten tidak pernah terlambat.

Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Bidang Tenaga Pendidikan Tagor, menjelaskan bahwa kuota pertama untuk memperoleh tunjangan guru terpencil itu datang dari pusat, lalu disosisalisasikan ke Provinsi sebagai kuota Provinsi.

Selanjutnya, Provinsi akan mengalokasikan kuota yang ada ke masing-masing Kabupaten/kota berdasarkan kondisi geografis daerah terpencil. Mengenai usulan guru terpencil tentunya datang dari kabupaten/kota, misalnya si A diusulkan untuk mendapatkan tunjangan daerah terpencil, sedangkan si B tidak. Tapi, dari usulan itu belum tentu si A dikebulkan untuk mendapat tunjangan daerah terpencil karena semua harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan.

“Jadi, kami tidak buta dalam menetapkan karena kuota yang terbatas, maka kami tentukan secara detail. Dan kami serta Provinsi tidak pernah intervensi terkait hal itu karena nama bukan dari kami, tapi dari kabupaten/kota melalui provinsi,” kata Tagor.

Mengenai pengusulan ada yang ditetapkan dan ada yang tidak, lanjut Tagor semua berdasarkan Pedoman Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan yang sudah disosialisasikan hingga keseluruh provinsi di Indonesia, misalnya ketika diusulkan 100 guru, maka akan dilakukan verifikasi yaitu adanya proses pengajaran 24 jam dan memenuhi daerah terpencil atau tidak serta kriteria lain yang ada di pedoman.

Jika dari hasil verifikasi itu hanya 50 guru yang memenuhi kriteria, maka 50 guru itu yang mendapatkan SK. Kendati demikian, masih ada sisa 50 guru yang harus diisi. Untuk itulah, kabupaten/kota mengusulkan kembali nama guru yang lain yang sekiranya memenuhi kriteria.

Apabila, dalam waktu yang sudah ditentukan kabupaten/kota tidak cepat menyerahkan usulan yang baru, maka akan diambil dari usulan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika diusulan sebaliknya tidak memenuhi kriteria misalnya ada yang meninggal dunia atau pindah tugas, maka yang berhak memperoleh Provinsi lain. “Dari pada kosong, kita terpaksa serahkan ke daerah lain,” tegasnya.

Dia membeberkan bahwa pengelolaan anggaran langsung diserahkan ke Provinsi masing-masing, sehingga Provinsilah yang lebih tahu berapa jumlah SK yang harus dibayar. “Terbit SK,  langsung dibayar kerekning guru langsung, dan di pedoman jelas boleh terima dobel yaitu tunjangan terpencil dan sertifikasi, kecuali tunjangan profesi,” ujarnya.

Dia mengakui bahwa pihaknya bersama Kementerian Pendidikan tidak dapat mengalokasikan semua kuota yang diusulkan Provinsi. Untuk itulah, dibuat kebijakan skala prioritas. “Yang lebih tahu itu adalah kabupaten/kota karena unit analisis keterpencilan daerah, sampai pada guru yang benar-benar tepat mendapatkannya itu kabupaten/kota,” kata Tagor seraya menambahkan, untuk kuota seluruh Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 44 ribu, dan tahun 2012 sebanyak 55 ribu. Dari kuota tahun 2011 yang lalu dianggarkan dari APBN sebesar Rp1,3 triliun.

“Kami bahkan sering mengundang kabupaten/kota guna meneliti, dan mengecek kembali perolehan guru terpencil itu. Yang jelas, kami berpegangan pada buku pedoman yang bisa dicek di http://p2tkdikdas.kemendiknas.go.id,” bebernya.

Pada intinya, lanjut Tagor kriteria daerah terpencil itu tergatung dari Bupati/Walikota masing-masing, seperti salah satu contoh daerah Jogja yang mendapatkan guru terpencil, padahal Jogja tidak termasuk daerah terpencil. Namun, karena Bupati/Walikota peka terhadap pedoman yang ada, maka Kementerian Pendidikan mengganggarkan untuk beberapa daerah di Jogja.

Hal sama dikatakan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan RI Bidang Perencanaan Yudistira. Dia menjelaskan, dasar pemberian tunjangan, tentunya ada surat usulan resmi dari Provinsi berdasarkan usulan kabupaten/kota, setelah itu barulah mendapat SK resmi.

Bagikan :