MATARAM, MataramNews – Indeks Pembanguna Manusia (IPM) NTB menurut Anggota Komisi IV DPRD NTB Sakduddin tidak akan mengalami perubahan, bahkan besar kemungkinan akan menduduki posisi terbawah dari 33 Provinsi di Indonesia.

Pernyataan Sakduddin tersebut dilontarkan saat Komisi IV DPRD NTB melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sayid MN Fadli, yang didampingi beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Balikpapan.

Dia menjelaskan bahwa, anggaran pendidikan di NTB terlalu dipecah-pecahkan. Padahal, seharusnya anggaran pendidikan seutuhnya ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Yang terjadi Dikpora hanya memegang anggaran pendidikan sebanyak 2,12 persen dari APBD Rp1,7 triliun lebih.

Sisanya sebesar 27,88 persen justru dipegang Dinas lain yang mengelola pelatihan dan pendidikan. “Kenapa harus dipecah-pecah begitu,” kata Sakduddin, Kamis (26/1) di Kantor Bappeda Kota Balikpapan.

Dia membeberkan awalnya anggaran yang dipegang Dikpora 0,5 persen, namun terjadi kenaikan 2,12 persen, dan total anggaran untuk pendidikan Tahun 2012 ini yaitu 30 persen. Sayangnya, dari anggaran sebesar 30 persen tersebut, yang dikelola Dikpora hanya 2,12 persen. “Bagaimana IPM kita mau maju kalau begitu, coba kita belajar dari Balikpapan ini,” tegas Sakduddin.
 
Mendengar pernyataan Sakduddin, Sekda Kota Balikpapan Sayid MN Fadli langsung memberi gambaran kebijakan yang dilakukan Balikpapan dan Provinsi Kaltim. “Kalau kami, anggaran pendidikan itu mutlak menjadi urusan Dikpora, bukan yang lain, dan Dikpora menyerahkan kemasing-masing Sekolah,” bebernya.

Ditangan masing-masing Sekolah itu, lanjut Sayid MN Fadli anggaran dikelola secara otonomi oleh Sekolah itu sendiri, tanpa campur tangan Dikpora atau pihak lain. “Intinya, anggaran pendidikan, kami serahkan semua ke Dikpora, bukan dipecah-pecah,” kata Sayid MN Fadli.

Ketua Komisi IV DPRD NTB Patompo Adnan langsung angkat bicara terkait persoalan yang dibeberkan Sakduddin. Dia mengakui memang anggaran pendidikan NTB tercecer kemana-mana. Padahal, sepenuhnya anggaran pendidikan dikelolan oleh Dikpora.

“Ini jadi masalah, tapi InsaAllah masukan Sekda Balikpapan menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki,” kata Patompo Adnan seraya menekankan tentunya ada perbedaan kebijakan Kota dengan Provinsi. “Kalau Kota sudah teknis, dan pengelolaan anggaran bersifat langsung. Kalau Provinsi harus dibagi ke masing-masing Kabupaten/kota dan SKDP terkait. Itu juga bedanya,” ujar Patompo Adnan yang kemudian langsung disanggah Sakduddin.

Menurut Sakduddin, tidak bisa dibedakan kebijakan Kota atau Kabupaten dengan Provinsi. “Menurut saya sama saja, cuma kebijakan kita yang salah,” tegasnya.