Pemprov NTB Dorong Percepatan Pembangunan Smelter dan Industri Turunan di KSB

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KSB H. W. Musyafirin, dan Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah, menggelar rakor bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang menghadirkan langsung Presiden Direktur PT. Amman Mineral (PT AM) Rachmat Makkasau, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, di Jalan Pejanggik Mataram, Selasa (7/5/2019).

MATARAM, MN–Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meminta secara langsung pihak PT. Amman Mineral terkait kejelasan dari progress rencana pembangunan Smelter dan industi turunan lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kejelasan progres tersebut, menurut Gubernur Zul sangat penting, agar pemerintah daerah bisa mengambil peran dalam membantu PT. Amman Mineral melakukan pembicaraan-pembicaraan untuk menyakinkan perusahaan untuk berinvestasi di NTB.

“Jangan sampai publik menilai pemerintah tidak memiliki keseriusan. Masyarakat KSB ingin Smelter segera hadir, jangan sampai dikasih angin surge tapi tidak ada realisasinya,” ujar Gubernur Zul saat memimpin rakor di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, di Jalan Pejanggik Mataram, Selasa (7/5/2019).

Dalam memimpin rapat koordinasi (rakor) itu, Gubernur didampingi Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KSB H. W. Musyafirin, dan Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah. Hadir jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, rakor itu menghadirkan langsung Presiden Direktur PT. Amman Mineral (PT AM) Rachmat Makkasau yang akan melakukan pembangunan Smelter di KSB.

Gubernur Zul mengungkapkan ingin mendapatkan kepastian secara jelas dari pihak PT AM terkait kapan konstruksi Smelter dan industri turunannya dimulai. Ia menginginkan ada progress terbaru terkait dengan pembangunan Smelter di KSB tersebut. “Karena sampai sampai sekarang progress belum ada,” ungkapnya.

Dikatakan Gubernur, pemerintah memiliki kepentingan besar dalam pembangunan Smelter dan Industri turunannya, hal ini berkaitan dengan mewujudkan industrialisasi di NTB. Pemerintah daerah akan membantu semaksimal mungkin agar proyek ini bisa berjalan baik, sehingga publik tidak menduga pemerintah tidak serius.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menginginkan kejelasan terkait industry turunan pembangunan Smelter. Hal itu sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi kemajuan pembangunan tersebut. Seperti putra putri NTB yang ahli kimia, dengan kita sekolahkan bahkan perguruan tinggi di NTB bisa didorong untuk membentuk program studi kimia.

“Kenapa pemerintah meminta kejelasan, agar kami bisa menyiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai masyarakat jadi penonton di rumahnya sendiri,” ujarnya.

Tugas provinsi adalah memastikan semua investor diperlakukan dengan nyaman, tentunta dengan menciptakan NTB yang aman, nyaman dan ramah bagi dunia investasi. Pemerintah menyadari proses pembangunan Smelter tersebut tidaklah mudah, dan tentu membutuhkan nilai investasi yang cukup besar. Untuk itu pemerintah akan membantu PT AM dengan maksimal minimal dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan investor-investor yang akan membangun industry turunan dari smelter tersebut mau berinvestasi di NTB.

”Provinsi ingin dalam posisi meringankan beban PT Amman Mineral. Pemerintah akan membantu melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan industri turunan, seperti pabrik pupuk, pabrik semen, dan pabrik perkabelan agar mau berinvestasi di NTB,” pungkasnya.

Sementara itu Presiden Direktur PT AM, Rachmat Makkasau menjelaskan progres pembangunan Smelter di NTB berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan komitmen PT AM untuk membangun Smelter setelah mengambil alih perusahaan tambang dari PT NNT pada 2 November 2016 lalu.

Dijelaskan, semua proses di lapangan telah dilakukan, dengan survei lahan di mulai dari darat, laut dan udara. Untuk konstruksi pembangunan Smelter akan dimulai tahun 2019, dan kontruksi harus selesai pada pertengahan tahun 2022. “Kalu lewat dari itu akan menjadi resiko besar bagi perusahaan kami,” ungkapnya.

Untuk penyerapan tenaga kerja, Smelter tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja banyak, berkisar 300 orang saja. Namun yang membutuhkan tenaga kerja besar justru industry-industri turunan yang menyertai pembangunan Smelter, seperti pabrik semen, pabrik kabel, dan pabrik pupuk yang akan mengolah bahan baku dari hasil smelter di NTB.

“Saat ini kami baru sebatas MoU dengan industry turunan, kami persilahkan jika ada perusahaan lain yang siap untuk membangun industry turunan di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujarnya.

(hs-ntb/mn-07)