KPU NTB : Sengketa Masuk di MK, Ada 8 Parpol dan 1 DPD

MATARAM, MN–Pasca pelaksanaan pungut hitung pemilihan umum (pemilu) 2019, sejumlah sengketa masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilayangkan oleh peserta pemilu. Termasuk di Provinsi NTB, ada delapan sengketa pemilu yang dilayangkan peserta pemilu ke MK.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud memgatakan bahwa sengketa pemilu 2019 yang masuk untuk NTB di Mahkamah Konstitusi itu ada delapan parpol.

“Ada 8 Parpol dan 1 DPD itu di MK,” kata Suhardi kepada sejumlah wartawan di Mataram, Rabu (29/5/2019) malam.

Menurut Suhardi, selain itu ada juga gugatan yang dilayangkan ke Bawaslu RI dan sekaligus ke MK oleh Caleg DPR RI partai Golkar atas nama Fatahillah Ramli. Dimana saat ini gugatan di Bawaslu sendiri sedang dalam proses persidangan.

Tidak itu saja, gugatan ada juga masuk ke Bawaslu Provinsi yang diajukan oleh partai Nasdem di Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Berikut parpol yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

  1. Partai Bulan Bintang untuk Kabupaten Lombok Timur Dapil tiga dan Kabupaten Lombok Barat Dapil dua.
  2. Partai Nasdem, DPRD Kabupaten Bima dapil lima dan enam.
  3. PPP, Kabupaten Lombok Timur Dapil dua KPU kabupaten kota itu internal-internal partai
  4. Partai Gerindra, Kabupaten Lombok Tengah Dapil enam, antara internal.
  5. PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Dompu Dapil tiga.
    6 Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Dapil NTB delapan di Lombok Tengah Selatan di internal partai.
  6. Partai Beringin Karya, DPR RI untuk dapil NTB satu dan NTB dua.
  7. Partai Golkar untuk DPR RI Dapil NTB satu khusus, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Kemudian untuk sengketa yang dilayangkan oleh calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu diajukan ke MK oleh Profesor Farouk Muhammad.

(mn-07)

RADIO CITY by mataramradio.com