- advertisement -

Jakarta – Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu menargetkan rampungnya UU pemilu baru pada Maret mendatang. Hal itu disepakati oleh anggota DPR yang ada dalam panitia khusus perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

“Artinya sudah diparipurnakan dan sah menjadi undang-undang yang baru tentang pemilu di Indonesia,” kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Arif Wibowo.

Hal itu disampaikan Arif dalam Dialog Kenegaraan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/01/2012).

Namun, diakui Arif, hingga saat ini masih ada beberapa hal yang belum disepakati di dalam tubuh Pansus. Pertama, soal pilihan terhadap sistem pemilu.

“Apakah kita akan menggunakan sistem terbuka atau tertutup?” jelas Arif.

Kedua, mengenai kuota kursi di setiap daerah pemilihan. Apakah masih menggunakan kuota yang lama, seperti UU yang masih berlaku.

“Yaitu partai memperebutkan sekurang-kurangnya 3 kursi di setiap daerah pemilihan dan sebanyak-banyaknya 10 kursi di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 12 kursi. Apa itu perlu diubah?” imbuhnya.

Ketiga, mengenai cara mengonversi suara menjadi kursi. Dalam hal ini, Arif mempertanyakan soal model yang digunakan.

“Apakah kita masih tetap menggunakan model kuota?” lanjutnya.

Keempat, ujar Arif, mengenai isu yang dituding selalu menjadi biang kerok, yaitu parliamentary threshold (PT), yakni ambang batas di mana partai bisa mendudukkan wakilnya di parlemen.

Terkait 4 isu yang alot di pansus itu, Arif menegaskan semua partai telah menjanjikan bahwa Februari ini semua sudah bersepakat. Dengan demikian, saat KPU/Banwaslu terbentuk bulan April nanti, mereka dapat memulai tahapan pertama pemilu dengan payung hukum yang sudah ada.

“Itu rencana yang ingin kita capai,” kata anggota Komisi II DPR RI dari FPDIP ini.

Menanggapi itu, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, yang juga hadir sebagai pembicara, mendukung apa yang menjadi target Pansus.

“Saya optimis ini bisa selesai,” ujar Didik.

Namun, menurutnya, kalau melakukan perubahan harus signifikan. Misalnya, PT itu tidak memberikan perubahan yang signifikan.

“Yang signifikan, pisahkan pemilu nasional dan daerah,” tutur Didik.

Hal itu perlu karena menurut Didik, meskipun pemilu berjalan baik tetapi pemerintahan yang dihasilkan kinerjanya buruk. Penyebabnya bukan personal melainkan lebih ke sistemik karena kita pakai sistem presidensial tetapi pola pemerintahan yang digunakan sistem parlementer.

“Jadi terjadi parlementarisasi sistem presidensial,” imbuh Didik.

Dijelaskan Didik, sistem presidential masa jabatannya fix, sedangkan parlementer bisa berubah-ubah setiap waktu. Hal itu mengakibatkan sistem presidensial seharusnya lebih stabil daripada parlementer. Namun, hal itu berbeda dengan riset yang telah dilakukan di belahan dunia.

“Sistem parlementer justru lebih stabil dibandingkan presidensial. Padahal dibikin fix itu untuk bikin stabil,” lanjutnya.

Selain itu, perbedaan keduanya, tambah Didik, adalah dari pemilu yang dijalankan. Sistem pemerintahan parlementer hanya butuh satu kali pemilu, yaitu pemilu parlemen. Saat memilih parlemen otomatis sekaligus memilih eksekutif.

Berbeda dengan sistem presidensial, dengan dua pemilu, yakni pemilu legislatif dan eksekutif (pemilu DPR dan pemilu presiden).

“Kalau hasil pemilu DPR dan Presiden ini tidak mix maka instabilitas pemerintahan terjadi,” ujaranya.

Oleh karena itu, sistem presidensial yang mestinya ada dua pemilu itu membikin pemerintahan yang lebih stabil. Dalam arti bagaimana menciptakan pemerintahan presiden terpilih itu secara matematik bisa didukung oleh parlemen.

“Caranya adalah dengan mengadakan pemilu serentak legislatif dan eksekutif,” ungkap Didik.

Dengan demikian, lanjut Didik, pemilu kita pilah menjadi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD, sedangkan pemilu lokal adalah pemilu memilih kepala daerah dan DPRD.

“Dengan demikian, dalam kurun 5 tahun cuma ada 2 pemilu. Ini berbeda dengan sekarang yang dalam kurun 5 tahun kita bisa pemilu 7 kali bahkan 9 kali di Jawa Timur: legislatif, presiden I, presiden II, Gubernur I, Gubernur II, bahkan di Jawa Timur ada Gubernur III. Dari sisi pemilih, pemilih juga capek setiap tahun pilkada hasilnya ga jelas. Lama-lama partisipasi turun,” tandas dia.

Sumber:detikcom

 





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !