Ketua PGRI NTB Drs HM Ali HM Rarim

(MATARA M), MATARAMnews – Perlindungan terhadap  profesi guru saat ini telah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).  Menurut Ketua PGRI NTB Drs HM Ali HM Rarim, mengatakan, bahwa MOU perlidungan terhadap guru telah ditandatangani oleh Kapolri pada (26/1) di Bandung pada kegiatan konferensi kerja ke 4 tinggkat nasional PGRI yang diikuti oleh 550 pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Saat ini masih menunggu SOP dalam penanganan pelanggaran terhadap guru,” Ucapnya, Selasa (21/2) siang. Menurutnya, terkait perlindungan guru ini diperintahkan dari PGRI pusat  untuk koordinasi dengan Kapolda, dan hasilnya disampaikan kepada polres hingga ke polsek-polsek.

Penyampaian itu sendiri dilakukan oleh pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Ditambahkannya bahwa MoU ini dilatarbelakangi dari organisasi PGRI merupakan organisasi perjuangan dan organisi profesi.

Dimana untuk perjuangan hak-hak anggota dan melindungi hak-hak anggota sebagaimana  diatur UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Terkait hal itu tidak menutup kemungkinan akan ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan UU No14 tahun 2005 tersebut,mengingat dari UU  itu minimal ada 17 Peraturan Pemerintah. :Saat ini baru ada PP yang mengatur regulasi sertifikasi dosen dan sertifikasi guru.” Terang Ali Rahim.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !