Ketua PGRI NTB, Drs HM Ali HM Rahim

(MATARAM), MATARAMnews – Kegelisahan dan kegundahan dari guru honor tentang kapan akan diangkat menjadi PNS akan segera terjawab. Pemerintah mulai memperhatikan nasib guru honor yang ada di NTB, dan seluruh Indonesia pada umumnya.

Dimana para guru honor  yang berjumlah sekitar 20 ribu, di Indonesia ini akan segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun  para guru masih harus bersabar menunggu regulasi yang mengatur pengangkatan mereka dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut Ketua PGRI NTB, Drs HM Ali HM Rahim mengatakan, terkait hal tersebut pemerintah pusat saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). “Sore ini Menpan, Sekretaris Negara, 10 pegurus besar PGRI pusat, sedang melakukan pertemuan membahas RPP,” Ucapnya ketika ditemui Selasa (21/2) siang diruangannya.

Menurutnya, RPP yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan besok sudah ada di sekrtaris menteri. RPP tersebut membahas terkait rencana pengangkatan guru honor kategori  1 dan upah minimum untuk guru honor.

Guru honor yang masuk dalam kategori 1 yang akan diangkat menjadi PNS tersebut bagi mereka yang sudah menjadi guru honor sebelum bulan Desember 2005 lalu. “Mereka telah mengabdi per 1 Januari 2005 ini berdasarkan PP No 48 tahun 2005,” Paparnya.

Sementara guru honor diatas itu masuk dalam kategori 2 yang mana mereka akan diangkat menjadi PNS harus terlebih dahulu mengikuti test.

Percepatan pembahasan RPP menjadi PP ini dilakukan guna untuk menghadang gejolak adanya rencana boikot Ujian Nasional oleh guru honor. pihak pemerintah merencanakan pemberlakuan PP tersebut per 1 April mendatang namun pihak PGRI mendesak agar diberlakukan secepatnya.

Padahal seharusnya regulasi pengangkatan guru honor kategori 1 ini sudah rampuang pada tahun 2009 lalu namun nasib 20 ribu guru honorer yang sudah masuk kategori 1 tersebut terkatung-katung hingga mereka menggelar aksi unjukrasa di Jakarta.

Sementara itu untuk guru honor yang masuk dalam kategori 2 yaitu guru honor yang selama ini gajinya dibayarkan oleh sekolah dalam RPP tersebut juga dibahas mengenai upah minimum atau upah yang layak bagi mereka.

Selama ini upah bagi guru honor kategori 1 yang dibiayai oleh APBN/APBD dibayar sebesar Rp 750 ribu dan Rp 650 ribu, sedangkan nasib guru honor kategori 2 dibayar oleh sekolah dengan menggunakan dana Bos berkisar dari Rp 150 hingga Rp 300 ribu.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang upah minimum bagi guru honor diharapkan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota juga mengeluarkan regulasi terkait besar upah guru honor, sebagaiman diketahui bahwa jumlah guru honor di NTB sebanyak 30 ribu orang.

Ali Rahim, berharap  dengan adanya regulasi pemerintah jangan samapai ada yang coba memancing diair keruh dengan menggunakan kesempatan meminta sejumlah uang kepada para guru honor, dan bagi guru honor diminta untuk laporan langsung karena pengangkatan mereka tidak ada dipungut biaya.

Namun sebelum pengangkatan para guru honor ini akan di Verifikasi, validasi, untuk finalisasi data ini untuk menghindari perjokian.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !