Ilustrasi

Malang, MATARAMnews – Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Malang yang memaksakan para guru yang lolos sertifikasi,  untuk membeli Laptop mulai ditentang. Lantaran kebijakan tersebut dinilai memberatkan,  karena harganya senilai Rp7,8 juta.

Salah satu guru mengatakan, “ini jelas pemaksaan dari Diknas Kota Malang. Karena walaupun guru sudah memiliki laptop sejak lama, tetap wajib beli. Makanya,  pihaknya  menolak bersama guru lainnya,” atanya.

Guru SDN Kebonsari 2, Sukun Kota Malang, yang tidak berani menyebut identitasnya, karena takut di intimidasi oleh Kepada Dinas Pendidikan Dra. Hj. Sri Wahyuningtyas MSi,   Rabu 8/2 mengatakan, kebijakan itu sangat memberatkan.

Bahkan  guru-guru  yang menolak itu,  mendatangi SMK Negeri 4 Grafika, Kota Malang, bersama puluhan guru lainnya, dari SDN di wilayah Kecamatan Sukun. SMKN 4 Grafika. 200 laptop didistribusikan di daerah tersebut.

“Tolong jangan disebutkan nama saya dan teman-teman yang menolak. Karena ancamannya pasti dimutasi oleh Diknas kalau bicara di media. Banyak sudah korbannya, gara-gara komentar di media langsung dimutasi,”ujar wanita  berjilbab itu.

Sejak awal para guru sudah menolak. Tapi karena takut ada sanksi, para guru tak bisa melawannya. Karena pembelian itu diwajibkan pada guru yang lolos sertifikasi. Pihaknya datang ke SMK 4 bukan untuk membeli laptop tapi untuk klarifikasi  bagaimana kalau sudah punya laptop, apa harus beli lagi?

Para guru menolak karena sudah punya laptop. Selain  sudah punya laptop, harganya cukup mahal. Bayangkan saja, merek Toshiba, tipe C 640, dengan prosesor I3, hardisk 500 GB, harganya Rp7,8 juta. Harga awalnya Rp 7,3 juta.

Padalah katanya, harga laptop dengan merek sama dan tipe sama di pasaran, harganya hanya Rp 4,150.000. Selain mendapatkan laptop, juga mendapatkan modem dan kartu perdana untuk fasilitas modem.

Selain pendistribusian laptop, saat itu juga, para penerima laptop langsung ikut pelatihan mengoprasikan laptop yang sudah dibelinya. Tutornya dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Sementara dari pihak Dinas pendidikan tak terlihat di lokasi tersebut. Pendistribusian laptop diberikan oleh PT Budi Karya Mandiri Surabaya. “Saya hanya bertugas mendistribusikan laptop ini. Selanjutkan saya tidak tahu,” kata Suyanto, karyawan PT Budi Karya Mandiri yang ditemui wartawan disela-sela pendistribusian laptop kepada para guru.

Suyanto, ditanya lebih lanjut enggan untuk menjelaskan kepada awak media. Karena hanya   disuruh membagikan laptop ini sebanyak 200 unit, dan penerima langsung mengikuti pelatihan dengan tutor Ikatan Guru Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas, hingga berita ini ditulis, tak bisa dikonfirmasi. Di hubungi melalui ponselnya, dan melalui pesan pendek, juga tak ada respon.

Sementara itu, Ketua Komisi D  DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara,  menegaskan, silahkan ditolak kalau pembelian itu dipaksakan. “Kalau sudah dipaksa harus beli itu yang tidak boleh. Silahkan dilaporkan kalau harus dipaksa beli,” tegasnya.

Guru yang merasa dipaksa, kata Christea, diminta untuk segera melaporkan ke dewan secara langsung.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !