Ketua DPD Garansi NTB, Burhanuddin ST.

Buntut Tidak Ditangguhkannya Penahanan Toty Cung


Mataram, MATARAMnews— Penahan terhadap kontraktor Toty Cung, salah satu terasangka kasus dugaan korupsi pembangunan kampus Institut Agma Islam Negeri (IAIN) Mataram, menuai ancaman.

Ancaman ini dilontarkan delapan oragnisasi masyarakat (Ormas), yakni Gerakan Aman Adil Sejahtera untuk Indonesia (Garansi), Pamswakarsa Pulau Lombok, Amphibi, Elang Merah, Zulfakar Nahi Mungkar, Pakem Sasak, Pamsus Yatofa dan Gabungan Pamswakarsa Lombok Tengah.

Sebelumnya, masing-masing ketua dari delapan ormas ini sudah mengajukan penangguhan terhadap Toty Cung. Namun, jawaban Polda waktu itu, karena keduanya adalah tersangka kunci yang akan dimintai keteranganya setiap waktu. Oleh sebab itu, kedua tersangka tersebut ditahan di Polda demi lancarnya proses penyidikan.

Sejumalah petinggi Ormas itu memahami alasan yang disampikan Polda waktu itu. Namun hingga dua minggu, perkembangan dari hasil permintaannya belum ditanggapi lagi oleh Polda. Sehingga sejumlah ormas tersebut mengancam akan mengerahkan masa lebih banyak lagi, jika permintaannya tidak dituruti. “Kita hanya minta supremasi hukum di negeri ini ditegakkan. Kalau memang Toty Cung dan Thalhah Zuhri dijadikan tersangka, mengapa tersangka lainnya dibiarkan bebas,” kata Ketua DPD Garansi NTB, Burhanuddin ST.

Hal inilah yang kemudian menjadi tuntutannya kepada Polda, agar segara menangguhkan kedua tersangka tersebut. Jika memang dalam kasus tersebut sudah ditetapkan lima tersangka, tiga yang lainnya yaitu Mantan Rektor Lukmanul Hakim, Asnawi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Hj Malichah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada mega proyek IAIN itu, lalu kenapa mereka masih bebas. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar dan indikasi adanya tebang pilih terhadap tersangka kasus ini.

Apalagi posisi Toty Cung sebagai ketua INKA (Ikatan Karate Indonesia) cukup merugikan orang lain yang membutuhkannya. Sehingga pihaknya beranggapan ada hal yang tersembunyi dalam kasus ini.

Menurut informasi yang didengarnya, kampus IAIN akan dijadikan satu-satunya kampus Islam di wilayah Indonesia Timur. Tidak heran, jika ada yang mempermainkan kasus tersebut kemudian menjadikan sejumlah oknum yang kini tersangka sebagai kambing hitam. “Dalam hal ini kita menuduh siapa-siapa,” ujarnya.

Hal ini disampikan Burhanuddin mengingat surat balasan Rektor IAIN dari Kementerian PU Nomor PL 0504-LP/746 tertanggal 9 November 2011. Bahwa surat tersebut dinyatakan, dalam laporan perbaikan struktur bangunan gedung Syariah, Tarbiyah dan Rektorat tersebut dengan berita acara Nomor 32/AC/X/2009 tertanggal 10 Oktober 2009.

Laporan ini kemudian dilanjutkan lagi tahun 2011 dengan nomor berita acara 004/BA/JIP/II/2011 tertanggal 12 Februari 2011. “Ini juga harus dipertimbangkan, bahwa kementerian PU sudah menerima hasil bangunan tersebut,” jelasnya.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husein yang dikonfirmasi menganai hal ini mengatakan, masyarakat boleh berpendapat apa saja. Tapi apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai prosedur selama ini. Masalah benar atau salahnya tersangka yang kini ditahan akan terlihat ketika sudah sampai di pengadilan nanti. Karena proses penyelidikian dan penyidikan sifatnya masih dalam proses dugaan yang belum tentu kebenaranhya. “Karena yang berhak memutuskan masalah benar dan tidaknya adalah pengadilan,” katanya.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !