Ini Syarat Partai Politik Bisa Jadi Peserta Pemilu

MATARAM – Partai Politik (Parpol) diingatkan, jika ingin bisa menjadi peserta dalam Pemilu 2019 mendatang, harus terlebih dahulu melalui proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik parpol yang sebelumnya telah menjadi peserta Pemilu 2014 maupun yang belum, harus melakukan pendaftaran dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan KPU.

Seperti yang disampaikan Komisioner KPU NTB, Yan Marli, terkait dengan partai politik bisa atau tidaknya menjadi peserta pemilu 2019 terlebih dahulu harus melalukan pendaftaran.

“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol sesuai dengan PKPU No 11 Tahun 2017”, kata Yan Marli, saat KPU NTB menggelar penyuluhan dan bintek tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik pemilihan umum anggota DPR dan DPRD kepada DPD/DPW partai politik tingkat provinsi NTB, pada Sabtu 30 September 2017.

Menurut Yan Marli, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tersebut mengatur tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019.

Dimana lanjutnya bahwa berdasarkan PKPU No 11 tersebut, setiap partai politik peserta Pemilu 2019, wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol, memiliki kepungurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selain itu juga harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kabupaten kota, mengajukan nama, lambang, dan tanda Parpol ke KPU, menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Penyuluhan yang dihelat disalah satu hotel di wilayah Kota Mataram tersebut dihadiri oleh perwakilan dari partai politik baik yang sudah mengikuti pemilu 2014 lalu maupun partai politik yang baru lulus verifikasi badan hukum dari Menkumham.

(mn-07/r3)

Bagikan :