Rencana Belanja Daerah Loteng 2018, Lebih Pro Rakyat

LOTENG – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melalui rencana belanja daerah untuk tahun anggaran 2018, terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dari sebagian masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

“Terutama pemenuhan infrastruktur dasar, tuntutan peningkatan kualitas dan akses pelayanan serta menunjang peningkatan pertumbuhan dunia pariwisata di Daerah,” kata Wakil Bupati (Wabup) Loteng Lalu Pathul Bahri SIP, pada rapat paripurna di Dewan, Senin 30 Oktober 2017.

Dijelaska Wabup bahwa penganggaran pendapatan daerah pada rancangan APBD 2018 secara total ditargetkan sebesar  Rp 1.760.957.361.603 yang melipuuti PAD, Dana Perimbangan serta hal lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Target PAD pada rancangan APBD 2018 sebesar Rp 270.992.376.603 atau mengalami penurunan sebesar Rp 9.678.926.144 dari tahun 2017 yaitu Rp 280.671.302.747,” jelas Wabup.

Menurutnya, penetapan target PAD pada rancangan APBD tersebut merupakan target yang realistis dan diharapkan dapat mencapai realisasi penerimaanya mencapai seratus persen. Yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan dan program kerja, guna mendorong keberhasilan upaya-upaya intensifikasi pemungutan terutama pada pencapaian target PAD yang bersumber dari retribusi daerah. Serta melakukan upaya-upaya yang lebih fokus dan intensif dalam mencapai target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Dengan target pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada rancangan APBD tahun 2018 sebanyak Rp 1.323.484.094.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 134.647.831.649 jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp 1.458.131.925.649. Adanya penurnan target pendapatan daerah tersebut, terutama diakibatkan karena pada rancangan APBD tahun 2018 belum dianggarkanya pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik.

Sedangkan, untuk pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak kecuali bagi hasil cukai, hasil tembakau pada rancangan APBD 2018 dianggarkan sama dengan target yang tertuang dalam APBD induk tahun angaran 2017. Sementara pendapatan bagi hasil cukai hasil tembakau, dianggarkan berdasarkan target yang tertuang dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017.

Untuk target lain-lain, disebutkan Wagub, pendapatan daerah yang sah pada rancangan APBD tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 166.470.891.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 34.137.443.547 jika dibandingkan dengan besar target pada perubahan APBD tahun 2017 yaitu  Rp 200.608.334.547. Penurunan target ini terutama dari dana bagi hasil provinsi seperti bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, dari pajak bahan bakar bermotor serta bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemampaatan air permukaan maupun bagi hasil dari pajak pokok.

“Tartget lain-lain yang bersumber dari pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinisi pada rancangan APBD tahun anggaran 2018 sebanyak Rp 40.373.716.000. Sedangkan target lain-lainya pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari dana insentif daerah dan dana Desa dianggarkan sama dengan target tahun sebelumnya taitu dana insentif daerah sebanyak Rp 7.500.000.000 dan dana desa sebesar Rp.118.597.175.000,” pungkas Wagub.

(mn-08/r3)

Bagikan :