Sekda Lobar : ASN Harus Netral, Bukan Golput

LOBAR – Gawe Pilkada Serentak di Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 sudah mulai menghangat. Aneka tahapan sudah mulai disusun bahkan dimulai oleh para penyelenggara.

Di Lobar, tahapan-tahapan awal sudah mulai menghangatkan dinamika politik di Gumi Patut Patuh Patju ini.Termasuk masalah pendanaan dalam Pilkada yang dijadwal secara serentak, maka sudah disepakati sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab Lobar senilai total lebih dari Rp. 30 Miliar. Tahapan utamanya sendiri akan dimulai sejak 14 Juni 2017 hingga 27 Juni 2018.

Hal tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. M.Taufiq saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Melalui Gerakan Masyarakat Aparatur Sipil Negara (Gemas ASN) di Ruang Jayengrane, Kantor Bupati Lobar, Kamis 20 Juli 2017.

Bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB (BAWASLU NTB), jajaran SKPD lingkup Pemkab Lobar berkomitmen untuk mensukseskan Pilkada serentak yang Jujur dan Adil. Salah satu indikator Pemilu yang kurang sehat dan tidak berkeadilan selain isyu money politic adalah masalah netralitas ASN.

Posisi ASN, menurut Taufiq harus netral namun bukan berarti Golput (golongan putih, baca: tidak memilih). Sikap ASN yang netral membuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tetap berjalan baik.

“Jangan karena netral, namun pelayanan dan pembangunan selama tahapan pilkada tidak bisa berjalan normal,” tegas Sekda.

Taufiq merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP. No. 53/2004 yang juga telah tegas mengatur Disiplin dan loyalitas kinerja ASN.

“Intinya, jangan bermain di wilayah politik praktis, meskipun melalui facebook. Di situ ada dukung mendukung,” kata Taufiq sambil mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada media sosial. Ia berharap ASN di Lobar tetap bekerja optimal.

“Biarkan proses politik berjalan apa adanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kita akan terus mengawal tahapan-tahapan pembangunan dan harus tuntas, termasuk Anggaran Perubahan 2017 dan APBD 2018 yang harus selesai tahun 2017. Semua harus selesai, termasuk penyusunan Perda, supaya semuanya selesai tepat waktu. Jangan jadikan alasan, karena Pilkada kita menjadi kurang motivasi karena mungkin punya proyeksi dan lain-lain,” harap Sekda panjang lebar.

(mn-13/r3)