Peraturan Menteri Susi Diadukan Nelayan Lobster ke Komnas HAM

MATARAM – Tidak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat Kementerian Perikanan dan Kelautan (KP), nelayan Lobster Lombok NTB mengadu ke Komnas HAM.

Dihadapan Komnas HAM, nelayan Lobster mengadukan dua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang dipimpin Tuti Pujiastuti tersebut. Mereka juga dengan tegas dan gamblang menyampaikan aspirasi dan harapan kepada perwakilan Komisioner Komnas HAM.

Para nelayan ini mengaku, dua kebijakan dari Kementerian KP yang dianggap sangat merugikan dan mematikan mata pencaharian para nelayan. Karena itu mereka dengan tegas menolak kedua Permen KP yang mengatur tentang penangkapan Lobster.

Dua Permen yang dianggap sangat menyengsarakan dan mematikan lahan pencarian nelayan lobster yaitu Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Karena itulah, para nelayan lobster meminta kepada Komnas HAM agar aspirasi dan harapan yang mereka sampaikan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan cara agar kedua Permen KP tersebut dibatalkan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu nelayan Lobster asal Sekotong Lombok Barat, yaitu Abdul Majid. Ia dengan tegas menyebutkan bahwa kedua Permen KP tersebut telah membunuh masyarakat nelayan di wilayah Lombok.

“Kebijakan ibu Susi ini membunuh sekitar 2 ribu nelayan, maka karena itu perlu diperhitungkan lagi oleh negara yang katanya demokrasi,” ucapnya dihadapan Komnas HAM, Jumat 28 Juli 2017.

Menurutnya bahwa kebijakan tersebut juga menyebabkan salah satu warga tersangkut kasus kriminal padahal sebelumnya dia nelayan lobster. Karena ini merupakan imbas dikeluarkannya peraturan yang melarang penangkapan lobster hingga terjadinya penggangguran.

“Kami harap pemerintah harus kembali mengkaji lagi, kalau mau buat aturan tapi yang harus diperhatikan nasib rakyat,” terangnya.

Sementara itu acara pertemuan antara nelayan Lobster yang ada di pulau Lombok tersebut dengan Komnas HAM, diprakarsai oleh Front Nelayan Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Rusdianto Sumbawa mengatakan bahwa dari 18 Permen KP, ada dua Permen yang menyengsarakan rakyat yaitu Permen KP Nomor 1 tahun 2015 dan Permen KP nomor 56 tahun 2016.

“Terimah kasih pada nelayan lobster NTB yang sudah dan telah curhat menyampaikan harapan dan berbagi pengalaman selama menjadi nelayan lobster,” ucapnya.

Kedepan, kata dia, pihaknya akan melakukan berbagai langkah diantaranya advokasi dan melakukan judicial review terhadap kedua Permen tersebut.

Menanggapi aspirasi dari nelayan lobster teraebut komisioner Komnas HAM, Manager Nasution mengatakan bahwa Komnas HAM berterimah kasih pada nelayan yang menyampaikan harapan dan keluhan.

“Pendapat awal komnas HAM terhadap masukan saran, masukan dari bapak ibu terhadap kedua Permen KP ini, patut diduga proses lahirnya Permen ini mengalami kecacatan lahir,” ucapnya.

Menurutnya bahwa seharusnya peraturan mesti ada pembahasan, kajian dan sosialiasi, kalau pihak nelayan lobster tidak diundang dan patut diduga lahir cacat. Patut diduga juga, peraturan ini menghilangkan azas kesejahteraan nelayan khusus lobster.

“Permen ini diduga ada ketidakpastian hukum karena Permen ini tidak memberikan jalan keluar dan menimbulkan ketidakpastian. Ini jalan pintas yang diambil oleh pemerintah namun tidak pantas,” terangnya dihadapan nelayan lobster.

Maka dengan demikian, kata dia, Komnas HAM akan merancang rekomendasi yaitu dengan akan melakukan pengkajian apakah kedua Permen ini akan direvisi atau dicabut nanti akan terlebih dahulu dirancang. “Komnas HAM juga akan merekomnedasi pada negara untuk melakukan kajian independen dari pakar indevenden,” pungkasnya.

(mn-07/r3)

Bagikan :