Lombok Tengah, MN – Pembangunan infrastruktur terus digenjot oleh pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Sementara disisi lain menurut Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (Japma) menilai masih banyak masyarakat yang hidup dibawah rata-rata atau kemiskinan.

Dalam aksi unjukrasa di kantor Dinas PU, DPRD dan Pendopo Bupati, Korlap aksi Japma, Saidin Alfajari, dalam orasinya mengungkapkan pembangunan yang disorot saat ini adalah renovasi pembangunan Pendopo Bupati Lombok Tengah.

Menurutnya, renovasi gedung pendopo Bupati itu menelan anggaran kurang lebih Rp15 miliar, pembebasan lahan yang nilai sangat luar biasa. “Pendopo saat ini masih layak dan nyaman untuk ditempati,” ujarnya.

Pembangunan yang lain disorot Japma adalah gedung Pemda depan Pertamina Praya yang akan diperuntukkan untuk kantor Kejaksaan yang baru. Sementara menurutnya, Kejaksaan urusan vertikal dan tidak ada kaitannya dengan daerah, sehingga menjadi pertanyaan bagi mereka.

“Tahun 2017 sempat juga terjadi penolakan oleh DPRD, tapi tahun ini di loloskan, itu juga mengundang pertanyaan besar. DPRD yang semestinya memperjuangkan nasib rakyat malah ikut terlena menikmati konspirasi dengan pemerintahm,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam aksinya Japma meminta agar Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda menjelaskan ada lahan yang di bebaskan dan harus menunjukkan surat-suratnya, sementara lahan itu masuk dalam wilayah aset daerah.
Mereka juga meminta kepada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk menjelaskan gedung depan pertamina itu adalah untuk kejaksaan harus menunjukkan bukti yang jelas kalau memang itu di tukar gulingkan.

Kepala Dinas PU dan ESDM, Amir Al, saat menerima aksi demo mengatakan segala program dan kegiatan di Dinas PU sudah sesuai prosudur yang ada.

“Kami sebagai pengemban amanah wajib mengerjakannya, kalaupun nantinya setelah selesai di kerjakan kami serahkan ke aset daerah. Nantinya terserah pemerintah yang akan serahkan kemana terserah pemerintah,” tegasnya.

(mn08)