Mataram, MN – Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ditengah masyarakat hingga saat ini sudah sangat memprihatinkan hingga membutuhkan sikap dan peran serta seluruh lapisan masyrakat untuk perang terhadap narkotika.

Pasalnya, barang haram yang dapat merusak tanpa mengenal usia dan pekerjaan tersebut sudah mulai merambah hingga ke tengah masyarakat yang ada di dusun-dusun.

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan suatu aturan atau awiq-awiq (hukuman sosial) bagi penyalahgunaan narkotika yang dapat diperlakukan ditengah masyarakat sebagai bentuk untuk perang melawan peredaran gelap narkotika.

Hal inilah yang coba digagas oleh Samalas Institute dengan menggelar sosialiasi tekait dengan strategi menang melawan narkoba, dengan tema menggagas lahirnya perwal dan awiq-awiq sebagai langkah preventif melawan penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram.

Direktur Samalas Institute, Darsono Yusin Sale mengatakan bahwa lewat kegiatan tersebut ingin adanya masukan lahirnya awiq-awiq.

“Ini sebagai wujud komitmen masyarakat untuk menyatukan kesepahaman bahwa narkoba sebagai musuh bersama,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap dengan lahirnya perda atau awiq-awiq tersebut bisa menekan dan juga sebagai bentuk perang terhadap peredaran gelap dan penyelahgunaan narkoba, karena narkoba sudah menyasar hingga ke masyarakat di kampung-kampung.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB mrnyambut baik gagasan yang dilakukan oleh anak anak muda seperti apa yang dilakukan oleh Samalas Institute yang peduli terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

“Kami ucapkan terimahkasih kepada Samalas Institute karena ini kegiatan yang luar biasa, karena telah memberikan andil terkait dengan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” ucap Kepala Kesbangpol NTB, HL Syafi’i mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) NTB saat membuka acara sosialisasi, di Mataram, Jum’at (28/6/2019) .

Menurutnya, karena masih ada anak-anak muda yang ikut serta dan berperan serta membantu pemerintah untuk berperan serta melawan narkoba. “Narkoba musuh kita bersama maka kita hatus bersatu untuk perang melawan narkotika,” tegasnya.

Selain itu, mantan Kadispora NTB tersebut juga sangat setuju jika diterbitkan awiq-awiq dan peraturan daerah terhadap P4GN.

Karena dimana pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika di Desa.

Hal tersebut sebagai upaya untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat.

“Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,” terangnya.

Dimana Permendagri No 12/2019 ini merupakan pengganti terhadap Permendagri No 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam ketentuan umum Permendagri No 12/2019 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan dalam Pasal 2 Permendagri No 12/2019 dijelaskan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursosr Narkotika di provinsi dilakukan oleh Gubernur.

Ditingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dan dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sementara itu, ditingkat kecamatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursosr Narkotika di dilaksanakan oleh Camat. Sedangkan ditingkat kelurahan dan Desa dilaksanakan oleh Lurah dan Kepala Desa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat merusak ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Narkotika juga dapat menghancurkan generasi bangsa, terutama generasi muda.

Dalam sosialisasi tersebut hadir berbagai narasumber mulai dari Kepala BNNK Kota Mataram, Direktorat Narkoba Polda NTB, tokoh adat atau budayawan hingga pihak pemerintah daerah.

Diakhir acara, para narasumber dan peserta bersama-sama mendeklarasikan perang terhadap narkotika dan mendorong pihak pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah terkait P4GN serta pembuatan awiq awiq.

(mn07)