- advertisement -

Mataram, MN – Dewan Pengurus Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Kota Mataram kembali menggelar diskusi. Kali ini tema yang diangkat aspek hukum pelarangan khilafah anti pancasila di lembaga pendidikan.

Ketua DPC IKADIN Kota Mataram, Irfan Suriadiata mengatakan bahwa khilafah yang dibicarakan saat ini dalam kontek hukum dan tidak ada kontek politik dan kontek lainnya.

“Kita mengambil tema ini, terkait dengan khilafah yang anti pancasila, yang tidak mengakui ideologi negara kita, yang ingin merubah ideologi negara kita,” ucapnya ketika memberikan sambutan dalam diskusi tersebut, di Mataram, Rabu (2/10/2019).

Menurutnya, saat ini di Indonesia terutama di dunia pendidikan tidak tutup mata bahwa pimpian perguruan tinggi melakukan pelarangan terhadap mahasiswanya dengan memberikan rambu-rambu agar khilafah anti pancasila tidak berkembang di dalam kampus.

Namun yang paling penting itu perlu bagaimana cara untuk membuktikan bahwa orang itu anti pancasila, maka hal itu persoalannya masuk ranah hukum.

“Mesti harus ada aturannya, undang-undang dan aturan internal di kampus. Jika Rektor ambil kebijakan maka ada dasar hukum, karena itu semangat untuk mempertahankan NKRI harus kita dukung,” ujarnya.

Ia menegaskan, harus ada dasar hukum untuk memposisikan warga negara, karena negara kita adalah negara hukum, maka semua warga negara sama didepan hukum.

Sementara itu mewakili Wakil Gubernur NTB, Kepala Kesbangpoldagri NTB Drs HL Syafi’i mengatakan memang saat ini secara organisasi HTI sudah resmi bubar dan dilarang beraktivitas di Indonesia, namun perlu diwaspadai pula bahwasanya paham-paham serupa telah banyak bertransformasi kedalam bentuk lain termasuk menjadi organisasu-organisasi berbasis keagamaan di kampus-kampus.

“Dari itulah, disinilah peran dari seluruh elemen pendidikan khususnya perguruan tinggu, dituntut untuk dapat menerapkan kebijakan yang mampu mengelimir akselerasi dari masuknya berbagai gerakan serupa HTI ini,” ucapnya.

Karena itu, menurutnya, yang paling penting, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk bersama sama menanggulangi berkembangnya paham-paham yang anti pancasila, kalau tidak mau NKRI yang kita cintai ini hanya tinggal cerita sejarah.

Diskusi yang digelar oleh DPC IKADIN Kota Mataram menghadirkan pembicara dari akademisi Prof Zaenal Asikin, Rektor UNU Baiq Mulianah, dan Politikus PKB anggota DPRD NTB Akhdiansyah. (mn-07)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !

1 KOMENTAR

Comments are closed.