Mataram, MATARAMnews – Puluhan mahasiswa turun kejalan tolak keberadaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Aksi ini disuarakan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Zakat (FMPZ) NTB, diperempatan Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/4/2012) pagi.
Menurut koordinator aksi, Ahmad Dahlan, dengan disahkannya UU No 23 itu, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bukanlah merupakan kabar gembira karena belum dapat menjawab permasalahan perzakatan yang ada.

“Dalam UU ini masih terdapat banyak pasal yang multitafsir, masih ada hal-hal yang belum disinggung secara detil,” katanya dengan suara lantang ketika menyampaikan orasi.

Dengan kondisi itulah kemudian memunculkan banyak persepsi dan pro-kontra dikalangan pegiat zakat, sebagian ada yang setuju, namun tak sedikit yang ingin melakukan ‘judicial review’ akibat sangat banyaknnya pasal yang dianggap mengkebiri hak dasar kehidupan kaum muslimin di Indonesia.

Salah satu hal penting dalam UU tersebut adalah adanya pembatasan jumlah organisasi pengelola zakat. “Disebut dalam UU ini bahwa syarat untuk mendirikan LAZ sangat diperketat sehingga terkesan menghambat partisipasi masyarakat untuk mendirikan lembaga zakat baru,” ungkapnya.

Melihat kondisi yang demikian itulah, FMPZ NTB merasa terpanggil untuk mengkritisi UU No 23 Tahun 2011 dan mendukung pelaksanaan Munas VI FOZ (Forum Organisasi Zakat) yang berlangsung di Semarang, dengan harapan pertemuan tersebut bisa membawa perubahan untuk melakukan ‘judicial review’ atas UU No 23 Tahun 2011 ke MA.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !