Mataram, MN – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) datangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB yang terletak dijalan Pendidikan Mataram. Aksi massa terkait persoalan tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dalam aksi yang dikoordinir oleh M.Fadil tersebut menuntut agar Aparat Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK untuk turun melakukan investigasi dan penyidikan terhadap kinerja dari BPN NTB terkait dengan dugaan kasus pemecahan atau peralihan hak atas tanah yang masih bersengketa ke pengadilan.

Selain itu, massa aksi juga meminta kepada Presiden dan Menteri BPN untuk memberikan sanksi kepada kepala BPN NTB serta oknum-oknum yang diduga terlibat dalam proses peralihan hak atau pemecahan sertifikat yang masih dalam sengketa.

“Kami menilai bahwa tindakan pihak BPN tersebut telah melanggar aturan hukum dalam melakukan peralihan atas tanah yang sedang bersengketa. Patut diduga telah dilakukan karena adanya intervensi dari salah satu pihak yang mengajukan permohonan,” kata Fadil saat menyampaikan orasinya pada Rabu (30/10/2019) pagi.

Menurut dia, dugaan tindakan yang dilakukan pihak BPN NTB dan KLU tersebut tentu saja telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan telah melanggar ketentuan yang digariskan oleh pemerintah di bidang pertanahan.

Bahkan terkait dengan kasus tersebut pihak Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) berencana akan mengirim surat ke Presiden Jokowi.

Sementara itu dari pihak BPN NTB ketika dikonfirmasi terkait persoalan yang disampikan oleh massa aksi dengan tegas menyampaikan bahwa pihak BPN tidak akan melakukan pemecahan atau pembuatan sertifikat jika masih ada proses hukum.

“Kami tidak bisa melayani salah satu pihak jika itu dalam proses pengadilan atau sengketa,” ucap Asuh Suahman. Kepala Bidang Sengketa BPN NTB.

Demikian pula, lanjutya, jika ada pihak yang mengajukan permohonan namun disisi lain ada pihak yang keberatan maka BPN tidak dapat memprosesnya dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti melalui kantor BPN Lombok Utara.

“Jadi itu sudah clear and clean, mana yang bisa diproses dan mana yang tidak bisa diproses. Jadi seperti yang terjadi di Lombok Utara karena ada gugatan maka tidak bisa kami proses,” terangnya.

Bahkan agar tidak kecolongan hal tersebut akan dicacat dalam buku tanah bahwa tanah tersebut dalam sengketa. Jadi siapapun pejabatnya, kata dia, akan merujuk kepada buka tanah tersebut, maka jika sudah tercatat jangan dikhawatirkan, tidak akan terjadi pelanggaran karena setiap kegiatan sumbernya ada di buku tanah sebagai bukti otentik. (mn-07)