Mataram, MATARAMnews – Kota Mataram yang beberapa waktu lalu telah menandatangani MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk zona integritas dan zona bebas korupsi, terus berbenah untuk semakin mempersempit celah-celah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dihadiri oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. M. Zaini dan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pusat (LKPP) Prof. Ir. Himawan Adinegoro, M.Sc.,DFT,APU, Kota Mataram me-Launching Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).

Menurut Ahyar Abduh, ini merupakan terobosan besar dalam pengadaan barang/jasa di Kota Mataram untuk menghindari terjadinya praktik suap dan mark up anggaran dalam suatu kegiatan. Sebagai langkah awal, dari Rp. 313 Milyar anggaran belanja langsung Kota Mataram, Rp. 250 milyar merupakan belanja langsung modal dan barang. Dan 40 % yaitu sekitar Rp. 100 Milyar siap untuk dilakukan dengan LPSE.

Yang sudah siap menurut Ahyar adalah Rp. 7,5 Milyar yang merupakan dana renovasi Pasar Mandalika dan Rp. 10,5 Milyar untuk renovasi Lapangan Malomba. Ada hal yang menarik dalam Launching LPSE di Kota Mataram ini. Menurut Prof. Himawan dari LKPP pusat, “baru kali ini Launching LPSE dihadiri pejabat dari BPK dan juga baru kali ini Walikota hadir bersama Ketua DPRD, ini merupakan preseden yang sangat baik bagi perkembangan pemberantasan korupsi di Kota Mataram. Karena secara tidak langsung ini menunjukkan komitmen yang kuat dari semua pemangku kebijakan di Kota ini untuk mendukung segala bentuk program yang bertujuan memberantas korupsi”.





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !