L.AS, mantan Direktur PT. TRIPAT tersangka kasus korupsi penyertaan modal pemda Lombok Barat pada PT. TRIPAT Tahun Anggaran 2012-2013.

Mataram, MN – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya menetapkan dan menahan tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemda Lombok Barat pada PT. TRIPAT Tahun Anggaran 2012-2013 di Lombok City Center (LCC).

Kajati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas, Dedi Irawan, mengatakan bersamaan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB telah mengeluarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka terkait kasus Korupsi Penyertaan Modal Pemda Lombok Barat pada PT. TRIPAT Tahun Anggaran 2012-2013 (Kasus LCC) dan sekaligus Surat Perintah Penahanan.

“Penetapan tersangka dan penahanan tersebut baru pada satu orang yakni mantan Direktur PT. TRIPAT dengan inisial tersangka L. AS,” kata Dedi di Mataram, Senin (9/12/2019).

Menurut Kasi Penkum dan Humas ini, tersangka L. AS ditetapkan sebagai tersangka pada Senin pagi dan selanjutnya diperiksa mulai pukul 09.00 WITA hingga pukul 15.00 WITA, kemudian tersangka langsung dilakukan penahanan di Lapas Kota Mataram untuk menjalani masa penahanan Tahap Penyidikan selama 20 hari.

Dijelaskan Dedi, tersangka L. AS selaku Direktur PT. TRIPAT diduga melakukan Tiindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Penyertaan modal Pemda Lobar yakni pengelolaan penyertaan modal berupa uang dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 400 juta lebih sesuai hasil audit PKN oleh Inspektorat Lobar dalam pengelolaan penyertaan modal berupa tanah khususnya.

“terkait Relokasi Dana Pembangunan Kantor Pengganti Dinas Pertanian dan UPT BPP Kabupaten Lombok Barat dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 500 juta lebih sebagaimana perhitungan dari BPKP,” terangnya.

Sedangkan Pembangunan Pengganti kantor Distan dan UPT BPP lahir dari KSO terhadap lahan yang merupakan penyertaan modal Pemda Lobar antara PT. Bliss dengan PT. Tripat, dimana PT. Bliss dibebankan untuk membiayai relokasi kantor Distan dan UPT. BPP yang sebelumnya berdiri di atas lahan tersebut dan untuk biaya relokasi, PT. Tripat menerima dana dari PT. Bliss sebesar Rp 2,7 milyar, namun yang dipakai membangun hanya sekitar 2,1 miliar, sehingga selisihnya menurut BPKP total kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp 900 juta lebih. (mn-07)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !