Mataram, MN – Kran pengiriman dan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kerajaan Arab Saudi secara resmi kembali dibuka.

Namun pembukaan kran pengiriman ini tidak mencabut keputusan pemerintah yang telah menghentikan (moratoriun) pengiriman dan penempatan CPMI ke Arab Saudi akan tetapi dilakukan dengan System Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang saat ini sedang di uji coba antara pemrintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia.

Maka, pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan APJATI dan pihak perusahaan menyelenggarakan job fair bursa kerja ke Arab Saudi melalui System Penempatan Satu Kanal (SPSK) selama enam bulan.

Ketua DPP APJATI Ayub Basalamah mengatakan System Penempatan Satu Kanal (SPSK) tidak membuka moratorium, namun SPKS ini bagaimana kesepakatan kedua negera dengan menggunakan systen satu pintu.

“Dengan sisten ini menghindari yang ilegeal dan dengan sistem ini pula CPMI punya skill dan terlindungi sejak berangkat hingga nanti pulang,” ujarnya dalam pembukaan Job fair calon PMI melalui System Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang dilaksanakan atas kerjasama antara Disnakertrans NTB dengan DPP APJATI dan PT Bumi bertempat di kantor LTSP NTB, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya bahwa job fair ini berbeda dengan job fair lainnya karena ini khusus untuk penempatan CPMI di Arab Saudi, dan ini awal pertama kembali dilakukan pengiriman dan penempatan ke Arab Saudi setelah dilakukannya moratorium.

Dimana dengan SPSK ini nantinya para CPMI yang sebelumnya punya masalah di Arab Saudi maka tidak bisa diproses karena datanya terintegrasi dengan pihak Arab Saudi.

Maka dari itu, tambah Basalamah bahwa pihak APJATI akan terus membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi agar bekerja ke luar negeri dengan jalur yang benar.

Sementara itu, Gubernur NTB diwakili oleh Kadisnakertrans Dr Agus Patria, mengatakan bahwa harus ada tanggung jawab bersama pemerimtah dan APJATI untuk mengawal proses mulai dari pengiriman dan penempatan hingga pemulangan harus terlindungi.

Berbagai kasus yang dialami atau menimpa PMI di Timur Tengah mulai dari kasus perdaganan orang, kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual. Katena itu, untuk menghindari hal tersebut kembali terjadi , seluruh syarat hukum dan dokumen harus diteliti secara benar-benar.

“Pesan pak gubernur bahwa semua proses harus dilakukan didaerah, mulai pelatihan harus dilakukan di BLK-LN yang kita miliki, dan juga harus sesuai dengan prosedur,” ucapnya.

Hadir pada acara itu Ketua APJATI NTB H.Muhammadun, Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Transimigrasi Timbul Tua Panggabean, dan Perwakilan Polda NTB Dir Pamobvit.

(mn-07)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !