Menu
Senin, 17 Desember 2018 | 5:50:24 am

Persoalan Gempa Lombok, Negara Butuh Solusi Cepat!

foto: ilustrasi foto: ilustrasi
Oleh: Baiq Dwi Suci Anggraini, S.Psi (Penulis Buku)PENULIS

Ketidakstabilan kondisi Lombok pasca gempa empat bulan lalu masih belum normal. Hampir tidak ada peluang yang bisa dipandang sebagai suatu perubahan baru untuk memaksakan kestabilan keadaan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum.

Pemulihan kondisi ekonomi yang mempengaruhi buruknya finansial warga justru terkesan dipaksakan, sehingga publik melihat Lombok telah sepenuhnya pulih. Ini berdampak terhadap sikap pemerintah di skala daerah, contohnya ketika mereka melakukan penarikan anggota tim SAR dan fasilitas alat berat keluar dari Lombok. Padahal fakta riil di lapangan menunjukkan masih banyak puing-puing bangunan yang berserakan di beberapa lokasi belum tertangani dengan maksimal, warga masih membutuhkan lebih banyak tenaga tim SAR untuk membersihkan atau merehab ulang rumah mereka yang rusak berat hingga rusak ringan.

Warga Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari mengaku membutuhkan lebih banyak bantuan material bangunan serta tenaga manusia untuk membangun hunian sementara di sekitar tempat tinggal mereka (Republika, 13/11/2018). Belum lama beredar video pernyataan sikap dari perangkat Desa Guntur Macan terkait keluhan dan harapan yang mereka sampaikan kepada masyarakat global agar tanggap membantu meringankan kebutuhan hidup mereka. Bukan tidak mungkin ketika masyarakat dibiarkan terus menerus dalam harapan dan janji yang tidak kunjung dipenuhi, akan mengalir berbagai macam tuntutan lainnya secara bergilir. Hal ini dibuktikan dengan pecahnya aksi demonstrasi sejumlah warga Kabupaten Lombok Utara di Lapangan Tanjung pada 30 Oktober 2018 lalu, dimana mereka menuntut pemerintah merealisasikan jaminan hidup dan melaksanakan transparansi pengelolaan dana bantuan seperti yang pernah dijanjikan.

Akibat tidak tanggapnya pemerintah daerah maupun pusat memenuhi janji yang telah disepakati bersama masyarakat, muncullah tuntutan keras yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika realisasi pembangunan rumah tahan gempa kenyataannya tidak merata, pembagian alokasi dana bantuan tidak menyeluruh, muncul beragam keluhan atas ketidaksigapan pemerintah dalam melayani dan mengayomi kebutuhan urgen warganya. Maka wajar Kepala Desa Guntur Macan, menaruh harapan tinggi terhadap Presiden dari beberapa Negara untuk ikut peduli pada keadaan mereka setelah muncul opini bahwa Presiden Joko Widodo sudah tidak sanggup menjadi pelayan yang baik bagi rakyatnya. Kesimpulan ini bukan premis sederhana yang ditarik tanpa sebab, melainkan muncul dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin Negaranya. Dan ketika kepercayaan rakyat luntur, selayaknya pemerintah lekas ngemongin dan merangkul warganya sehingga mereka tidak merasa dianaktirikan oleh agenda-agenda besar semisal Asian Games dan World Economic Forum yang malah menghabiskan trilyunan rupiah.

Artinya, pemerintah kurang fokus dan tidak lebih dulu mengutamakan kebutuhan rakyat yang kehilangan tempat tinggal dan sebaliknya justru mendahulukan penjamuan tamu asing dalam event-event internasional tersebut. Dua event besar yang dilaksanakan di tengah sulitnya kehidupan warga pasca gempa membuat penilaian publik negatif terhadap citra para pemimpinnya. Di antara kelemahan finansial dan sebagainya, pemimpin justru mengabaikan pengaturan urusan rakyat. Hal ini menyebabkan hipotesa baru bertebaran di antara masyarakat yang makin tak mendapatkan haknya, menjadi lebih beropini buruk dan negatif terhadap kinerja pemerintah. Apalah daya kerasnya tuntutan tak terdengar, tinggal berpasrah menunggu uluran para dermawan. Jadi, sebenarnya ini tugas siapa?

Hingga saat ini, masih banyak warga terdampak gempa belum mendapatkan haknya sebagaimana dijanjikan para pemimpin negeri ini. Berbagai janji manis nan menggiurkan terdengar sangat lezat di awal, namun kenyataannya lebih menyakitkan ketika tidak terealisasi dengan optimal. Jangankan sampai pada level optimal, tidak sedikit warga terdampak gempa masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan huntara seadanya hasil sumbangan lembaga masyarat, yayasan, komunitas dan sumbangan personal lainnya. Adapun janji pemerintah membangunkan rumah tahan gempa untuk setiap Kepala Keluarga dan membagikan dana 30 ribu rupiah per hari tidak pernah dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Munculnya kasus-kasus baru di tengah masyarakat Lombok pasca gempa ini makin menguatkan ketidakpedulian pemerintah menyelesaikan persoalan secara gesit. Sedangkan masyarakat tidak bisa dibiarkan terus-terusan terjepit untuk melanjutkan kehidupannya dalam waktu yang lama. Pemandangan ini harusnya sanggup membuat pemimpin negeri kita mengevaluasi lebih serius kinerja mereka, baik di tataran daerah maupun pusat. Adapun jika pemerintah daerah dibiarkan menangani persoalan ini sendirian lalu ditinggal tanpa dukungan materi khususnya, jelas prosesnya akan lama, bahkan bisa jadi tidak selesai dikarenakan terbatas pula anggaran daerah yang dimiliki. Namun hal ini agaknya lumrah terjadi karena dari awal sudah nampak tidak ada iktikad serius dari pemerintah dalam skala nasional untuk mengutamakan kepentingan penyelesaian problematika masyarakat NTB pasca gempa.

Di sisi lain memang sejauh ini masyarakat mendapatkan pendampingan tenaga dari Kementerian PUPR dengan bertahap dalam rangka merealisasi rencana rekonstruksi bangunan dan fasilitas publik (Sumber: tempo.co, 10/09/2018). Sayangnya, pendampingan tersebut tidak disertai dengan pemberian biaya kepada warga sehingga mereka terpaksa mengeluarkan biaya sendiri dan selebihnya bergotongroyong bersama warga lain untuk membangun kembali rumahnya dengan dana terbatas. Lantas bagaimana nasib warga lain yang masih tidak jelas dimana tempat tidurnya, dimana tempat mandinya, bahkan dengan terpaksa mereka harus meminjam atau menyewa lahan warga lain untuk sekedar berlindung dari panas dan hujan. Tentunya keadaan miris ini memunculkan persoalan baru, yakni permasalahan warga kian bertambah berat tanpa dibarengi oleh upaya pelayanan secara serius oleh Negara.



Standarisasi Islam Sebagai Solusi

Mengambil islam sebagai standar solusi permasalahan Negara harusnya dapat dipandang sebagai opsi terbaik. Bahkan perspektif solusi islam telah digunakan dalam kekhilafahan Turki Utsmani yang menjadi salah satu contoh Negara rawan gempa bumi, namun hingga saat ini tetap memiliki daya tahan bangunan yang kokoh. Sebelumnya kekhilafahan Turki Utsmani pernah dilanda gempa bumi besar berkekuatan 7,6 Magnitudo pada tahun 1999, namun jauh sebelum itu bahkan fasilitas rumah ibadahnya masih berdiri kuat setelah 811 tahun lamanya dengan material beton bertulang dan pola-pola lengkung berjenjang. Selain itu, sistem peringatan dini negeri mereka tidaklah terfokus pada early warning system saat terjadi bencana saja, melainkan persiapan matang sebelum bencana alam telah diatur sedemikian apik.

Kekhilafahan Turki Utsmani ketika itu sebagai sebuah Negara adidaya yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan islam, memiliki pengaturan administrasi yang cocok ditiru di daerah rawan gempa. Pada masa islam menjadi pusat peradaban dunia, Kekhilafahan Turki Utsmani memiliki sistem anggaran dan operasional pembelanjaan Negara yang solutif. Tidak perlu kalang kabut menunggu pinjaman hutang Negara asing saat kas Negara kosong atau minus, karena islam sebagai seperangkat aturan mengatur peningkatan kas Negara melalui baitul maal. Dalam hal ini pengaturan administrasi penting bagi setiap Negara yang berdaulat, dimana rakyat menaruh kepercayaan tinggi terhadap pengelolaan kas Negara secara transparan.

Baitul maal sebagai lembaga keuangan Negara tentunya mengalokasikan dana untuk keadaan-keadaan genting dan sulit yang dihadapi rakyat, semisal bencana alam. Keberadaan baitul maal sangat strategis dan penting untuk menunjang alur pemasukan dan pengeluaran Negara yang kemudian digunakan terutama dalam kondisi bencana alam, dialokasikan untuk memenuhi logistik dan perbaikan sarana prasarana lebih meluas. Distribusi harta Negara akan disalurkan tepat sasaran untuk kebutuhan prioritas, bukan asal pakai dan salah sasaran. Keuntungannya, Negara tidak perlu bergantung pada tawaran lembaga swasta asing maupun privat ketika negerinya terhimpit permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan warga. Dengan catatan, Negara akan mengambil opsi paling terakhir untuk meminjam kepada Negara luar ketika baitul maal dalam keadaan minus selain mengupayakan pengumpulan harta dari kaum muslimin sehingga tidak membiarkan tertundanya pengurusan rakyat. Singkatnya, dengan administratif yang sesuai dengan standarisasi tersebut – sebuah negeri tidak akan saling lempar tanggungjawab dan menyerahkan semua urusan kepada gubernur, bupati bahkan kepala desanya yang kemungkinan minim kekuatan finansial. Pemerintah tidak perlu menjanjikan sesuatu dengan tangan kosong atau memberikan janji palsu tanpa memastikan anggarannya terpenuhi sempurna. Bahkan dalam keadaan darurat dan terdesak, di Mesir misalnya, 12 abad yang lalu pemerintahnya telah menyediakan lumbung makanan berupa bunker yang menyediakan makanan-makanan kering untuk dikeluarkan pada saat kondisi paceklik. Dengan kata lain, secara ekonomi dan logistik pun islam memberikan contoh solusi yang tepat, baik sebelum maupun setelah bencana terjadi.

Para ahli disiapkan bukan untuk mendampingi masyarakat, lebih dari itu, mereka memberdayakan keilmuan dan tenaganya untuk bekerja sebaik-baiknya menjamin kemaslahatan publik. Material dibangun dengan infrastruktur lunak, sehingga tidak memaksakan pembelanjaan Negara untuk infrastruktur keras secara berlebihan hingga berhutang sana-sini mengingat kondisi daerahnya rawan gempa bumi atau riskan bencana. Pengaturan jangka panjang maupun pendek dirancang dan didukung oleh kekuatan ekonomi, kemandirian sistem, serta kemajuan peradaban dan saintik. Oleh karenanya islam tidak menjadikan sebuah Negara kaku dan tersetir oleh kepentingan Negara lain, melainkan berdaya di atas kakinya sendiri.

Dalam aspek lain, islam memerintahkan para pemimpin mengatur seluruh urusan umat dengan islam. Aktivitas pengaturan ini menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk dilaksanakan secara totalitas menyangkut kesejahteraaan rakyat, karenanya seorang pemimpin tidak akan mengabaikan dan meninggalkan rakyat sebelum seluruh hak mereka terpenuhi. Bahkan simpatik masyarakat akan muncul secara alami karena pemimpinnya tidak saja bekerja dengan nurani, melainkan penuh tanggungjawab total sampai benar-benar memastikan tak ada satu pun rakyat yang kelaparan. Lebih-lebih dalam kondisi terhimpit kehilangan harta benda dan sanak keluarga akibat bencana, pemimpin islam dengan segala ikhtiar cepat tanggap menyediakan fasilitas umum yang bisa melindungi warga dari berbagai bencana. Pengaturan yang tertib dan berjenjang ini merupakan aktivitas jangka panjang yang tidak dikerjakan sementara waktu atau baru mulai dikerjakan ketika telah terjadi bencana, namun diprioritaskan sebagai upaya preventif sebagai suatu disiplin sikap.

Tabiatnya, islam merupakan standar solusi yang kaidahnya jauh lebih rinci apabila hendak dikaji secara mendalam. Selain menghargai peran peradaban ilmu dan sains, islam berkontribusi memberikan perlindungan, keamanan, rasa nyaman dan sejahtera bagi warga yang tinggal di bawah institusinya. Istimewanya, islam memberikan jalan keluar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah di daerah rawan bencana terutama dalam hal praktek penanganan secara kongkrit. Walhasil, islam hadir sebagai solusi paripurna selama standar yang digunakan pemerintah adalah standar kemaslahatan rakyat. Untuk itulah pemerintah saat ini harus cepat mengasesmen persoalan kinerja mereka, berikutnya meramu solusi islam sebagai standarisasi yang dibutuhkan setiap orang. Wallaahu’alam bisshowab.

^ KEMBALI KE ATAS

BERITA TERBARU


FOKUS

KOLOM





WWW.MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari

Selalu Terhubung :