Lombok Tengah, MN – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB ke 9 kalinya atau 8 kali berturut-turut.

Penyampaian hasil opini itu dilaksanakan dalam rapat penyampaian LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPK perwakilan NTB bersama dengan Bupati Loteng, Ketua DPRD, serta Sekda pada Jumat (29/5/2020) yang dilakukan secara virtual di Pendopo Bupati Loteng.

“Alhamdulillah WTP yang kita raih ini atas kerja keras semua pihak, bersyukur dan berterima kasih adalah cara terbaik dan semoga WTP ini bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat Lombok Tengah. Hadiah ini kami persembahkan untuk masyarakat Lombok Tengah,” kata Bupati Suhaili.

Kunci dari keberhasilan ini, menurut Bupati Suhaili, adalah kerjasama dalam menyelesaikan administrasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, serta fungsi penguatan Inspektorat yang melakukan pengawasan secara intern.

Inspektorat yang kuat menjadi salah satu safety pemerintah dalam melakukan pengawasan secara intern untuk mengingatkan.

“Kami sangat bersyukur, karena hari ini untuk kedelapan kalinya secara berturut, BPK RI memberikan opini WTP atas LKPD Tahun anggaran 2019,” ungkap Ketua DPRD Loteng M Tauhid.

Beberapa waktu lalu BPK RI Perwakilan NTB, telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun anggaran 2019. Opini WTP mengindikasikan Kabupaten Lombok Tengah telah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan empat kriteria dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian WTP ini menjadi semangat dan motivasi selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

“Kami ucapkan terimakasih kepada BPK RI yang sudah bekerja secara independen. Semoga WTP ini bisa dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah,” harapnya.

Predikat WTP mulai diraih Pemkab Loteng pada Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

(mn-08)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !