H. L. Sarjana, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah

Lombok Tengah, MN – Terkait anggaran dalam proses penanganan Covid-19 tentu secara tekhnis merupakan wewenang pihak eksekutor dalam hal ini pihak eksekutif atau pemerintah daerah Lombok Tengah.

“DPRD (legilslatif) tentu tidak lepas dalam pengawasan dari setiap kebijakan yang ada, terlebih dalam hal penanganan Covid-19 yang cukup meresahkan masyarakat,” kata H. L. Sarjana, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah kepada wartawan, Senin (01/6/2020).

Menurutnya, terkait keinginan anggota DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) dewan itu sah dan wajar tentu sesuai dengan aturan.

“Jika DPRD membutuhkan untuk dilakukan Pansus ‘Way Not’ anggaran Covid-19 kan bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah yang di tengah jalan dilakukan refocusing Anggaran di setiap OPD sesuai perintah PERPU No 1/2020.

Pihak legislatif, lanjut dia, memahami hal tersebut, tetapi koordinasi dan komunikasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada anggota DPRD melewati pimpinan.

“Ini yang kita harapkan sebagai bentuk etika dalam kemitraan dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Pembahasan APBD dengan cermat membutuhkan waktu yang cukup lama oleh Banggar DPRD bersama TAPD di semua OPD Loteng, baru bisa di tetapkan menjadi APBD.

“Korelasinya ya Banggar juga akan memanggil pihak TAPD dengan tujuan mempertanyakan kejelasan hasil refocusing anggaran, berapa dan kemana saja alokasi anggaran tersebut,” tandasnya.

Walik pimpinan DPRD Loteng itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa menggunakan wewenang yang diberikan pemerintah pusat senakbya saja tanpa ada transparasi.

“Inget ini hak rakyat, semua unsur ingin tahu tentang arah anggaran, harus jelas biar tidak menjadi fitnah,” tegas Lalu Sarjana.

Saat ini, kata dia, masyarakat Lombok Tengah lagi bingung dan penuh ketakutan dengan Covid-19 yang dampaknya sangat meresahkan.

“Kami sekali lagi minta Pemda transparan dan memahami situasi, mungkin ini yang belum dipenuhi oleh pemerintah Lombok Tengah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati sekali waktu turun bersama kita (DPRD) memantau keadaan, jangan hanya menerima laporan dari bawahan ABS (asal bapak seneng),” tandasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah jangan lupa bahwa program-program yang wajib mestinya dilaksanakan, yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak dilakukan, semua terkunci dengan alasan tidak jelas.

“Bagaimana pemerintah daerah minta masyarakat hidup sehat, wong makan saja sulit. Ingat mereka menggantung hidupnya lewat pertukangan dan lain lain, demikian juga dengan masyarakat hidup bersih wong air tidak ada,” ujarnya.

“Sekali lagi kami wakil masyarakat akan terus mempertanyakan dan melayani kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

(mn-08)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !