Sahman dan Samiatun, penerima BLT DD warga desa Bukit Tinggi Gunungsari, Lombok Barat.
- advertisement -

Lombok Barat, MN – Warga Bukti Tinggi Gunungsari Lombok Barat (Lobar) menyesalkan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19, dipotong perangkat desa.

“Alasan kades memotong BLT DD, akan dibagi rata kepada warga yang tidak dapat bantuan,” ungkap Sahman, salah satu warga penerima BLT DD Bukit Tinggi kepada mataramnews.co.id, Senin (15/6/2020).

Namun buktinya, menurut Sahman, pemotongan sebulan yang lalu pun (bulan Mei 2020), uangnya masih disimpan oleh kepala desa sampai saat ini. Ditambah lagi dengan uang pemotongan pada pencairan hari jumat (12/6) kemarin.

Pemotongan BLT DD dilakukan prangkat desa Bukit Tinggi berlagsung pada pencairan BLT DD bulan Mei dan Juni 2020. Warga mengaku terpaksa menerima pemotongan sebesar Rp150 ribu dari jumlah Rp600 ribu yang seharusnya diterima masing-masing warga yang telah terdaftar sebanyak 155 KK.

Dituturkan Sahman dan warga lainnya, pada jumat 12 juni 2020 pukul 02.00 wita kemarin, telah berlangsung rapat di kantor desa yang dipimpin kepala desa (kades) Bukit Tinggi Ahmad Muttakin, dihadiri Kadus Tunjang Polak Akhiri, Kadus Bukit Tinggi Rusman Hadi, Kadus Batu Kemalik Zain, Kadus Murpadang Hartawan, dan dihadiri skitar 155 warga setempat. Rapat ini terkait pemotongan pencairan BLT DD.

“Kemarin sempat polisi gelandang mereka (perangkat desa) ke Polres Mataram, namun dipulangkan. Pada senin pagi (15/6) mereka dipanggil kembali ke Polres Mataram,” tuturnya.

Kendati dengan berbagai alasan, pemotongan BLT DD tidak diperbolehkan. Terlebih tidak sesuai dengan aturan surat edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), serta Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Warga dengan tegas meminta agar perangkat desa yang terlibat segera di proses hukum. Warga menganggap kades Bukit Tinggi telah gagal menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.

“Tindakan perangkat desa yang terlibat harus diperoses secara hukum. Kades harus turun dari jabatannya, karena telah gagal dalam mengemban tugas,” tandas Sahman diamini sejumlah warga lainnya.

(mn-red)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !

1 KOMENTAR

Comments are closed.