Mataram, MATARAMnews – Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat. HAM bersifat universal dan langgeng sehingga harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan. Meski diperlukan pula partisipasi masyarakat. Tugas menjamin hak asasi setiap warga negara, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara. Karenanya Pemerintah, mulai dari Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah tingkat II membentuk kepanitiaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Secara Nasional, panitia RANHAM telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) nomor  23 tahun 2011. Dengan maksud agar implementasi HAM di Indonesia dapat lebih baik lagi. Kepanitiaan ini berjenjang, di wilayah Nusa Tenggara Barat, baru Pemerintah Daerah tingkat I dan Kabupaten Lombok Utara yang telah resmi mengukuhkan kepanitiaan RANHAM. Kepanitiaan yang sama di Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan segera menyusul untuk dikukuhkan. Seperti terungkap dalam Rapat Koordinasi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang digelar oleh Bagian Hukum Setda Kota Mataram di salah satu Hotel berbintang di kota Mataram, Selasa (10/7/2012).

Panitia RANHAM Kota Mataram berjumlah 46 orang, yang terdiri dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai Ketua, Sekretaris Daerah, HL. Makmur Said selaku Sekretaris Panitia, dengan anggota para Kepala SKPD lingkup Kota Mataram, pakar dan akademisi, serta unsur masyarakat, seperti Ketua MUI Kota Mataram, PDHI, PGI, Walubi, dan Direktur LBH Apik NTB.

Menurut Kanwil Hukum dan HAM NTB, Puri Adristik, untuk Pemerintah daerah tingkat II seperti di Kota Mataram, di antara pogram aksi yang utama adalah pelayanan komunikasi masyarakat. Yang melayani pengaduan masyarakat yang terkait dengan HAM, dan membahas isu yang berkembang di daerah. ”Ada sepuluh kelompok hak yang harus mendapat perhatian, yaitu hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak,” jelas Puri.

Sementara, menurut I Nyoman Mustika, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram selaku penyelenggara Rakor, untuk urusan birokrasi pun perlu mempertimbangkan HAM dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. ”Setiap kebijakan atau rancangan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram harus mempertimbangkan nuansa HAM nya sehingga realisasinya nanti benar-benar dapat menjamin hak masyarakat,” ungkap Mustika.
Namun, meski hak asasi dijamin oleh negara, ditegaskan H. Mohan Roliskana, Wakil Walikota Mataram yang segera akan dikukuhkan sebagai Ketua Panitia RANHAM Kota Mataram, hak masing-masing manusia dibatasi pula oleh hak asasi manusia lainnya. Sehingga hak asasi tidak bersifat mutlak dan harus menghormati pula hak individu lain. ”Jangan sampai karena alasan HAM, lalu mensupremasi nilai-nilai agama, hukum, dan kemasyarakatan.” tandas Mohan.


(kon-ln-humas)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !