Mataram, MN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) kembali melakukan penahanan terhadap tersangka Kasus korupsi PNBP Asrama Haji Embarkasi Lombok.

Kajati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas, Dedi Irawan, mengatakan bahwa salah satu tersangka dalam kasus penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Asrama Haji Embarkasi Lombok inisial AF selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok telah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum Kejati NTB.

“Tersangka AF selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok telah ditahan hari ini Kamis pukul 15.00 Wita,” terang Dedi, Kamis (26/11/2020) siang.

Dedi menjelaskan, tersangka sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik Kejati NTB pada Selasa kemaren bersamaan dengan tersangka lainnya berinisial IJK untuk penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) yang langsung ditahan. Namun tersangka AF tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang berada diluar kota, selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua yang dijadwalkan pada hari ini.

Tersangka, lanjut Dedi, memenuhi panggilan penyidik pukul 09.00 Wita, kemudian dilakukan Rapid Test di Dinas Kesehatan Kota Mataram pukul 11.00 Wita selanjut diserahkan oleh penyidik pada penuntut umum untuk dilakukan penelitian tersangka dan barang bukti.

Untuk hasil rapid test yang keluar sekitar pukul 13.30 dinyatakan non reaktif.

“Kuasa hukum tersangka, Dr. Umayyah, SH.,MH, langsung melakukan upaya hukum dengan mengajukan surat permohonan agar tersangka tidak dilakukan penahanan, namun perlakuan yang sama tetap dilaksanakan pada tersangka AF sebagaimana tersangka IJK yang sudah ditahan sebelumnya dengan pertimbangan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun melakukan tindak pidana lain,” pungkasnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa tersangka melakukan perbuatan secara bersama sama dengan tersangka IJK yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 484.265.455,00 yang disangka melanggar Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(mn-07)