Ilustrasi

Sumbawa, MATARAMnews – Pembangunan menara telekomunikasi (Tower) di Dusun Galung, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, disorot salah seorang anggota DPRD Sumbawa, Abdul Rafik. Ia mempertanyakan proses rencana pembangunan tower tersebut. Ia juga mencurigai mulai dari proses terbitnya rekomendasi, terkesan dimanipulasi, hingga letaknya berada di tengah pemukiman warga.

‘’Saya mempertanyakan, kenapa itu bisa terjadi. Kuat dugaan terbitnya rekomendasi dan kelengkapan izin lainnya dimanipulasi’’ ujarnya.

Menurutnya, proses terbitnya rekomendasi dari camat ke desa terkesan sangat manipulasi. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Sekretaris Desa (Sekdes) meminta tandatangan warga dengan tidak memberitahukan lokasinya akan dibangun tower. Justru oknum yang bersangkutan menginformasikan akan dibangun talut dan jembatan.

Selain itu, masyarakat juga diberikan uang sebesar Rp. 300 Ribu, sehingga 32 warga bersedia menandatangani persetujuan.

“Masyarakat diberi uang Rp 300 Ribu, yang katanya itu uang kaget, sehingga mereka bersedia tandatangan. Dan itu diproses di desa dan kecamatan,’’ terangnya.

Hingga akhirnya, lanjut Rafik, material tower itu datang dan dibangun pondasi. Lokasinya sekitar 3 meter dari rumah penduduk dan di tepi sungai. Masyarakat pun kaget, setelah mengetahui akan dibangun tower. Kemudian masyarakat membuat surat penolakan, bahwa tidak boleh membangun tower di lokasi pemukiman warga.

“Lucunya, Kades yang menandatangani surat persetujuan, Kades juga yang menandatangani surat penolakan itu,’’ tukas Rafik
Surat penolakan tersebut sudah masuk ke SKPD terkait, seperti KPPT, Dishubkominfo, DPU, DPRD dan lainnya.

“Saya sudah ketemu kepala KPPT untuk meminta agar jangan memberikan izin. Mereka pun siap menahan izin itu,’’ pungkasnya.


(kon-ln-wartapost-sumbawa)





Unduh versi Android situs berita Mataram News DISINI !