Pasangan calon nomor urut 4, Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020

MATARAM– Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya tiba keputusan hasil sidang Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Sumbawa. Dimana Majelis MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Jarot-Mokhlis.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis sore (18/3/2021).

Setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan bukti dan fakta yang meyakinkan telah terjadi pengurangan suara pemohon dengan cara surat suara dinyatakan tidak sah di sejumlah TPS seperti yang didalilkan pemohon.

Dalam Pembacaan putusan perkara 110/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sumbawa tahun 2020. Maka, merujuk UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK dan seterusnya, amar putusan, mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait.

“Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demkian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi,” tegas Anwar.

Dalam siaran YouTube MK, para hakim Konstitusi terlihat tidak mendapatkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan terhadap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang didalilkan oleh pihak pemohon.

Selain itu, lanjut Anwar, berapa dalil-dalil pihak pemohon yang dianggap tidak beralasan hukum seperti pemohon yang mendalilkan keterlibatan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sumbawa yang berpihak kepada pasangan calon nomor urut 4 yakni Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) melalui penyaluran program-program bantuan sosial kepada masyarakat Sumbawa yang anggarannya bersumber dari APBD.

Baca Juga:  Jelang Putusan MK Sengketa Pilkada Sumbawa, Ratusan Personel Polisi Disiagakan

“Terhadap dalil pemohon atas keberpihakan Gubernur NTB melalui penyaluran bantuan sosial berupa ternak sapi, ternak ayam, dan mesin hand tractor, dan kursi. Mahkamah menemukan fakta hukum bukan merupakan hal yang salah secara hukum. Tapi bantuan sosial itu merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat selama tidak merugikan pihak lain,” jelas hakim anggota MK, Saldi Irsa saat membacakan pertimbangan majlis hakim.

Begitu juga dalil pemohon atas penyaluran Bansos di kecamatan Labangka dan Moyo Hilir, menurut majelis hakim konstitusi tidak serta merta hal itu dikatakan sebagai praktik poltik uang.

Oleh karenanya, jika dianggap berpengaruh. Namun dalil pemohon tidak menguraikan lebih lanjut. Bahkan hasil rekapitulasi suara disejumlah tempat pemungutan suara pemenangnya bukan nomor urut 4 saja dan itu sudah dicatat Bawaslu.

“Mahkamah berpendapat keputusan Bawaslu sudah sesuai, maka dalil pemohon di atas tidak beralasan atas hukum,” ucap Anwar Usman.

Sementara itu, Ketua Umum Tim Pemenangan Mo-Novi, Sambirang Ahmadi mengatakan, bersyukur dan berterimakasih kepada masyarakat Sumbawa yang telah bersabar mengikuti semua proses atau tahapan sedari awal hingga dititik ini.

“Sidang MK ini merupakan puncak dari sidang sebelumnya yakni, dari Bawaslu. Memang menunggu juga melatih kestabilan emosi. Alhamdulillah, masyarakat Sumbawa sudah terlatih dalam menghadapi sengketa pilkada Sumbawa,” kata Sambirang, Kamis malam (18/3) di Mataram.

Politisi PKS yang dikenal santun dan ramah itu juga menegaskan, pascaputusan MK kali ini, maka Paslon Mo-Novi sudah resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa perhari ini.

Baca Juga:  Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Terpilih Dilantik Gubernur NTB

Menurut Sambirang, putusan MK itu final dan mengikat, serta menjadi ending demokrasi di negara Indonesia. “Mo-Novi mulai hari ini menjadi pemimpin semua warga Sumbawa. Mari, kita sikapi kemenangan dengan biasa-biasa saja,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD NTB ini.

Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Mo-Novi. Apalagi, sejak awal pihaknya berkomitmen Mo-Novi akan menjadi pemimpin untuk semua golongan dan masyarakat Sumbawa.

Sehingga, butuh suport dan dukungan dari semua pihak, termasuk yang saat Pilkada Sumbawa lalu yang tidak memberikan dukungan pada Mo-Novi.

“Paslon Mo-Novi butuh suport, kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Kita harus mulai percaya dengan proses demokrasi. Mari, kita lupakan saja proses yang sudah berlalu,” tegas Sambirang.

“Kan jelas lagu dari Ariel Noah, biar hujan menghapus jejakmu, usai sudah jejak masa pilkada lalu. Yakni, kita tutup lembaran lama, mari kita buka lembaran baru dalam mewujudkan Sumbawa Gemilang yang lebih baik kedepannya secara bersama,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, wakil rakyat di Udayana itu juga berharap Mo-Novi untuk bisa merangkul semua pihak yang bersebrangan. Apalagi, ia tidak menghendaki adanya rasa kebencian terus terjadi.

“Saya hanya mengingatkan, jangan sampai efek pilkada mematikan sikap keadilan. Mo-Novi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih harus bisa menjadi negarawan, yakni memimpin untuk semua golongan dan rakyat Sumbawa. Karena Mo-Novi adalah milik bersama, semua masyarakat Sumbawa,” demikian Sambirang Ahmadi.

(mn-07)