Soal Aliran Dana PT Freeport

Mabes Polri Janji Dalami, IPW Minta KPK Usut

MATARAMnews  (Jakarta) – Mabes Polri berjanji akan mendalami terkait aliran dana yang masuk ke kepolisian dari PT Freeport yang mencapai 79,1 juta dolla AS. Sementara Indonesian Police Watch (IPW) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut aliran dana tersebut. Termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua.

{xtypo_info} FOTO: Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Anton Bachrul Alam {/xtypo_info}

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Anton Bachrul Alam mengatakan, aliran dana dari PT Freeport yang masuk ke institusi kepolisian tersebut akan didalami. Artinya, anggaran yang diberikan kepada lembaga berbaju coklat ini akan dicek lebih lanjut seputar alasan pemberian itu. Apakah untuk uang makan atau lainnya. Data Indonesia Coruption Watch (ICW) mengemukakan bahwa, anggaran untuk pihak kepolisian dari PT Freeport sejak tahun 2001 hingga 2010 mencapai 79,1 dollar AS. Aliran dana sebanyak inilah yang ingin dalami oleh Mabes Polri. Informasi tersebut menurut Anton perlu dicek kebenarannya.  Anton juga mempertanyakan, anggaran yang diberikan kepada Polri tersebut digunakan untuk apa dan apa alasan pemberiannya.

Ketua Presidium IPW yang juga deklarator Komite Pengawas KPK, Neta S Pane mendesak KPK segera mengusut bantuan dana PT Freeport ke Polri dan dugaan penyimpangan dana Otsus Papua.  Hal ini, perlu dilakukan mengingat polemik yang terjadi di Papua terus berkecamuk.  PT Freeport mengatakan, telah mengalokasikan dana 14 juta doal AS (1,4 miliar rupiah) dalam kurun per empat bulan kepada Polri. Sementara Kapolri mengatakan, dana itu untuk biaya makan anggota Polri di Papua. Untuk itu, kata dia, KPK harus turun tangan mengusut kasus ini. “KPK harus usut kasus ini, apakah bantuan itu masuk kategori sebagai peran serta masyarakat untuk mendukung tugas-tugas polisi atau merupakan uang suap,” tukasnya.

Ditambahkannya, jika bantuan dana itu terkategori suap dan gratifikasi, maka oknum pejabat Polri yang menerimanya bisa dibawa ke Pengadilan Tipikor. Termasuk pejabat PT Freeport. Selain itu, lanjut Neta, pemberian dana itu bisa mengarah pada politik adu domba antara aparat keamanan dengan rakyat Papua, khususnya buruh yang didiskriminasi maupun rakyat di sekitar Freeport. “Dugaan suap itu didasarkan pada kenyataan bahwa Polri tidak netral dalam tangani konflik yang terjadi  antara PT Freeport dengan buruh maupun dengan rakyat sekitar. Jika ada suap, KPK harus membawa oknum pejabat Polri maupun pejabat Freeport ke pengadilan Tipikor,” tegasnya.

(Laporan : Deo | Jakarta)

Bagikan :