Winarni: Pempus Harus Mendorong Pemda Keluarkan Regulasi Peran Perempuan

MATARAMnews (Mataram) – Winarni Puji Rahayu mewakili Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Sosial Budaya Kementerian Dalam Negeri mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan regulasi yang mengakomodir peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan kemiskinan keluarga.

Selain mendorong, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga telah membuat dan mengirim surat edaran kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan atau regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) agar bisa lebih berpihak kepada perempuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

“Kita berharap semua daerah bisa mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang mengatur dan berpihak kepada perempuan,” kata Winarni di dampingi Kepala Operasi Lembaga Bantuan Pemerintah Australia (AUSAID) Mat Kimberly, Direktur Proyek ACCESS Fase II, Paul Bond, dan Koordinator ACCESS Fase II Wilayah NTB, Arif Mahmudi saat konfrensi pers seusai seminar dan lokakarya peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan kemiskinan keluarga bekerjasama Lembaga Bantuan Pemerintah Autralia (AUSAID) dan ACCESS di salah satu hotel di Kota Mataram yang dibuka oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda NTB H M Nur Asikin Amin,  Kamis (10/11/2011).

Namun, untuk mewujudkan hal itu pihaknya juga tidak menampik beberapa kendala yang seringkali dihadapi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengakomodir perempuan agar bisa lebih berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan kemiskinan keluarga, seperti adanya kendala budaya, kondisi geografis dan faktor kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Operasi AUSAID, Mat Kimberly mengatakan, pemerintah Australia berkomitmen membantu Indonesia meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan dan persamaan Gender perempuan dalam kepemimpinan, serta akses pendidikan dan kesehatan. Bahkan, Ia pun memuji langkah pemerintah Indonesia yang menurutnya telah bekerja keras mengimplementasikan isu kesetaraan gender sehingga kaum perempuan makin banyak yang menduduki kursi di legislatif baik di pusat maupun yang da di daerah.

“Secara nasional, pada pemilu 2004 kaum perempuan meraih 11 persen kursi di legislatif dan meningkat menjadi 18 persen pada pemilu 2009. Sungguh prestasi yang bagus buat Indonesia,” terangnya.

Direktur Proyek ACCESS Fase II, Paul Bond, juga menambhkan pemerintah Australia melalui Lembaga Bantuan Pemerintah Autralia (AUSAID) dan ACCESS akan terus membantu pemerintah Indonesia dalam persamaan Gender perempuan, marginal dan masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan melalui pengembangan kapasitas kaum perempuan dengan pemberdayaan, penguatan individu dan organisasi perempuan bisa terjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.

“Contohnya keterlibatan perempuan dalam mengelolal hutan kemasrakatan (HKm) seperti di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan KLU dimana keterlibatn perempuan sudah 55 persen,” katanya.

Untuk itu, diperlukan konsistensi semua pihak baik itu pemerintah pusat dan daerah untuk memebrikan jaminan dan melibatkan perempuan dan  masyarakat miskin untuk mengelola sumber daya alam di masing-masing daerahnya.

“Sangat penting konsistensi dari pemangku kebijakan baik pusat dan daerah dalam mengakomodir perempuan,” terangnya.

Seminar sendiri di ikuti 120 orang peserta dari 20 kabupaten/kota di 4 provinsi di Indonesia dan acara tersebut merupakan kali ke tiga setelah diadakan di Kendari, Makassar dan di NTB saat ini.

(Laporan : Iman | Mataram)

 

Bagikan :