Ratusan Perawat RSUP NTB Lakukan Mogok Kerja

MATARAM – Ratusan perawat yang berdinas di RSUP NTB melakukan aksi unjukrasa didepan kantor Direktur RSUP NTB, pada Rabu 21 Mei 2014 pagi. Aksi dengan melakukan mogok kerja ratusan perawat dari berbagai bangsal atau ruang perawatan ini terkait dengan adanya dugaan diskriminasi dalam absensi dan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Karena itu, para perawat meminta agar tidak ada lagi hak istimewa pada setiap profesi terkait absensi dan tidak ada lagi pemotongan TKD serta hentikan absensi sidik jari sebagai acuan kedisiplinan.

Namun sayang, aksi perawat yang dikoordinir oleh Sumiharjo tersebut, menyebabkan pelayanan di setiap ruagan menjadi lumpuh. Bagaimana tidak para perawat ini melakukan aksi mogok kerja sejak pukul 07.30 wita setelah apel pagi.

Akibat mogok kerja itu, sebagain keluarga pasien yang seharusnya mendapat pelayanan cuci darah sempat kecewa dengan aksi perawat tersebut, karena pasien tidak mendapatkan pelayanan, bahkan saat itu hendak bertemu langsung dengan Direktur RSUP untuk menyampaikan keluhan mereka. Akan tetapi apa yang menjadi tuntutan para perawat ini tidak bisa direalisasikan oleh pimpinan RSUP NTB, pasalnya apa yang diterapkan dipayungi oleh aturan hukum.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur RSUP NTB, dr Mawardi Hamri, pihaknya menerapkan aturan tentang jam masuk kerja dan pemberian prestasi kerja PNS, maka diterapkan aturan absensi sidik jari.

“Pimpinan mengharuskan segera diterapkan, diatur dalam Pergub 784-10 tahun 2014 tertanggal 23 Januari 2014, tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada PNS dan calon PNS”, katanya ketika ditemui sejumlah wartawan.

Menurutnya setelah diterapkan absensi sidik jari, baru kemudian dilakukan pemotongan berdasarkan print out absen. Namun yang menjadi masalah, menurut Mawardi, ketika¬† dokter meminta tidak ada absen dua kali seperti perawat. “Ini dianggap menjadi persoalan, padahal permintaan dari dokter tersebut baru wacana”, ujarnya.

Tuntutan perawat untuk ditiadakan absen sidik jari, tidak bisa menjadi acuan kedisiplinan. Dan tuntutan itu tidak bisa diputuskannya karena bukan merupakan wewenang pimpinan RSUP NTB. “Tuntutan ini akan disampaikan ke Gubernur sebagai atasan, demikian juga halnya dengan tuntutan pengembalian potongan TKD” katanya.

[Joko]