Aliansi Save KSB Lawan Diskriminasi Hukum, Aksi Didepan Kantor Kejati NTB

MATARAM – Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Save KSB Lawan Diskriminasi Hukum mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang terletak di jalan Langko, Mataram, Senin (1/9/2014) pagi.

Massa yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut datang dengan  tujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penanganan sejumlah kasus yang dianggap oleh massa aksi berbau dugaan korupsi.

Namun mereka mengindikasikan bahwa kasus yang selama ini ditangani hanya kasus-kasus dengan kerugian negara yang kecil.

Untuk mendukung aksinya, massa membawa spanduk yang bertuliskan “Wahai Kajati NTB hentikan segala bentuk diskriminasi hukum di Sumbawa Barat mulai hari ini juga. Kalau kasus kelas teri langsung diadili tetapi kasus kelas kakap selalu dipetieskan lalu mana keadilan itu, mana”.

Ketika dideapn kantor Kejati yang dijaga ketat pihak kepolisian, koordinator aksi, Abbas Kurniawan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya menyebutkan bahwa ada sejumlah kasus yang saat ini sudah ditangani namun belum jelas ujungnya.

“Penanganannya tajam kebawah tapi tumpul keatas, kalau kasus kelas teri langsung diadili tetapi kasus kelas kakap tidak tuntas”, katanya, berorasinya.
Abbas menyebutkan sejumlah kasus yang dianggapnya ada dugaan tindak pidana korupsi diantaranya DAK 2011 senilai Rp 14 milyar dan pembangunan RSUD serta pembangunan KTC.

Selang beberapa lama, akhirnya perwakilan massa aksi diperkenan untuk bertatap muka untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya dengan perwakilan Kejati NTB yaitu Ass Intel Suryanto SH dan Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa SH.

Dihadapan massa aksi, Asisten Intel Suryanto SH menjelaskan bahwa memang ada perkara yang saat ini sedang dalam pengamatan dan bahkan sudah ada yang ditangani. Diakui juga olehnya bahwa terkait kasus DAK 2011 senilai Rp 14 milyar saat ini tengah dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa.

“Ini dalam penyelidikan, kami (Kejati) hanya monitor saja, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak penanganannya”, katanya dihadapan perwakilan massa aksi.

Sedangkan terkait dengan pembangunan RSUD KSB dan KTC, diakui bahwa pihak Kejati belum mendapat laporan atau pengaduan.

Ia juga berharap peran serta masyarakat termasuk juga massa aksi, jika memiliki data dan bukti terkait dengan adanya  penyimpangan untuk bekerjasama dalam pemberantasan kasus korupsi.

[Joko]