Bardam Nusa Layangkan Somasi Kepada Menteri Pertanian

JAKARTA, MATARAMNEWS.CO.ID — Merespon anjloknya harga bawang merah di Kabupaten Bima dan menagih janji Kementrian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Bima Nusantara (Bardam Nusa) melayangkan somasi kepada Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Ketua Team Khusus Penagihan Komitmen Kementerian Pertanian (Teamsus PKMP) Bardam Nusa, Junaidin SSos, dalam keterangan persnya mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan identifikasi Teamsus di lapangan bahwa kondisi yang dihadapi oleh para petani bawang merah Kabupaten Bima sangat memprihatinkan.

Hal ini disebabkan oleh merosotnya harga ditataran petani, tingginya biaya produksi sangat tidak sebanding dengan hasil penjualan yang petani dapatkan akibatnya adalah para petani mengalami kerugian dan berada di ambang abnormal, merosotnya harga bawang merah tahun ini merupakan yang terparah dari kurun waktu sepuluh tahun terkahir.

Oleh kerana itu, Kementerian RI harus merespon dengan cepat  dan mengambil langkah strategis dalam mengatasi anjloknya harga bawang merah di tataran para petani serta mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh petani bawang merah di Kabupaten Bima, disamping hal itu Kementan harus menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan para petani serta merumuskan kebijakan yang pro terhadap kepentingan petani.

lebih lanjut pria yang merupakan Alumni Unismuh Makassar ini menyampaikan bahwa sekilas kita melihat kehadiran Kementrian Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Bima dua bulan yang lalu merupakan angin segar bagi para petani bawang merah tapi kenyataannya dari hasil kajian dan identifikasi Teamsus PKMP Bardam Nusa bahwa kehadiran Mentan RI dan rombongannya adalah perampasan hak-hak petani yang di bingkai dengan kegiatan euporia belaka.

Junaidin, ketua Teamsus PKMP Bardam Nusa mengatakan bahwa harga bawang merah di kabupaten Bima kontra produktif dengan janji Kementan RI pada saat berkunjung di Kabupaten Bima bulan juli lalu, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseriusan dari Kementan RI untuk merealisasikan janji dan pernyataannya. Ketika tidak ada campur tangan Kementan untuk menstabilkan harga bawang merah maka patut dipertanyakan eksistensinya sebagai pemangku kekuasaan atau jangan-jangan keberadaannya tidak lebih dari reingkarnasi Adam Smith selaku tokoh central ekonomi kapitalisme yang menginginkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian seminim mungkin dan ekonomi akan menuju titik keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) atau yang lebih dikenal dengan istilah invesible hand (tangan yang tidak terlihat yang mengatur keseimbangan pasar). Tidak semestinya kementan membiarkan tangan yang tidak terlihat yang mengatur keseimbangan pasar karena hal demikian mencederai kedaulatan pangan dan kedaulatan rakyat petani mengingat indonesia adalah negara agraris terbesar dunia.

Dengan momentum ini Teamsus PKMP meminta dan mendesak kepada Kementan RI untuk merealisasikan janjinya dan sesegara mungkin untuk mengambil bagian dalam menstabilkan harga bawang bawang merah  di Kabupaten Bima serta melakukan pengawasan harga dalam pendistribusian bibit, pupuk, obat-obatan serta menjaga kestabilan harga pada saat petani bawang merah panen. Disamping hal di atas fardu ain bagi Kementan RI untuk menyediakan bibit murah berkualitas, obat-obatan dan pupuk bersusidi sabagai upaya meringankan beban produksi para petani bawang merah Kabupaten Bima serta melakukan pemerdayaan yang berkelanjutan terhadap kelompok Tani bawang merah Kabupaten Bima.

lebih jauh Ketua Umum Bardam Nusa, Chairun Abdullah SH saat dihubungi via telepon menegaskan bahwa langkah yang ditempuh oleh DPP Bardam Nusa dengan melayangkan Somasi pada Menpan RI merupakan suatu pilihan langkah yang tepat dan berwibawa guna menagih janji dan komitmen yang dibuat dan umbar sendiri oleh Kementan RI saat berkunjung di Kabupaten Bima bulan juli lalu.

Atas nama Team Khusus Penagihan Komitmen Mentri Pertanian(Teamsus PKMP) dan DPP Bardam Nusa mendesak kepada Kementrian Pertanian Republik Indonesia untuk segera mengindahkan permintaan kami, jika dalam waktu 5X24 jam terhitung mulai masuknya Somasi yang kami layangkan dan permintaan kami tidak di indahkan maka kami akan mengambil langkah-langkah yang menurut kami benar. Karena bagi kami mengingatkan pemangku kekuasaan untuk menepati janjinya menurut kami adalah perbuatan yang terhormat dan mulia.

Laporan : Imam