Menu
RSS

DPRD Mataram Mediasi BPJS Kesehatan dan ARSSI NTB

Mediasi terhadap BPJS Kesehatan Cabang Mataram dengan ARSSI NTB, di ruang siding DPRD Kota Mataram, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi SH didampingi Ketua Komisi IV H. Muhir dan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Matawang, Senin (9/1/2016). Mediasi terhadap BPJS Kesehatan Cabang Mataram dengan ARSSI NTB, di ruang siding DPRD Kota Mataram, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi SH didampingi Ketua Komisi IV H. Muhir dan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Matawang, Senin (9/1/2016).

MATARAM - DPRD Kota Mataram, melakukan mediasi terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mataram dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) NTB, guna mencari solusi terhadap masalah pemutusan kontrak kerja sama lima rumah sakit swasta di Kota Mataram.

Mediasi tersebut berlangsung di ruang siding DPRD Kota Mataram dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, SH didampingi Ketua Komisi IV DPRD setempat H Muhir dan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Matawang di Mataram, Senin.

Kegiatan itu dihadiri juga oleh semua pimpinan komisi, serta Direktur Rumah Sakit Umum Mataram dr HL Herman Mahaputra dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi.

Menurut Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, pemutusan kontrak kerja sama BPJS Kesehatan dengan lima rumah sakit swasta di kota ini merugikan masyarakat.

“Hampir setiap hari saya menerima laporan baik langsung maupun tidak langsung dari pesan singkat dan telepon terkait keluhan masalah ini," ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Dengan banyaknya keluhan yang masuk kepadanya belum lagi ke anggota dewan yang lain, menjadi bukti bahwa banyaknya masyarakat pengguna BPJS Kesehatan yang merasa dirugikan dengan adanya pemutusan kontrak kerja sama dengan lima rumah sakit swasta di Kota Mataram.

Hal itu, katanya, sekaligus sebagai bukti bahwa tingginya masyarakat yang menjadikan RS swasta sebagai pusat pelayanan kesehan masyarakat.

Terkait dengan itu, kalangan DPRD Mataram berharap agar pihak BPJS Kesehatan dan ARSSI NTB bisa segera melakukan penandatangan kontrak kerja sama kembali, agar masyarakat memiliki banyak pilihan rumah sakit yang akan dijadikan sebagai tujuan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, DPRD meminta agar BPJS Kesehatan dan ARSSI NTB dapat menyegerakan penandatangan kerja sama kembali tanpa menunggu adanya keputusan revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/2016 pada tanggal 26 Januari 2017.

"Pemutusan kontrak kerja sama ini tidak hanya berdampak pada peserta BPJS Kesehatan kelas I, tapi juga peserta kelas II dan III," katanya.

Menyikapi hal itu Ketua ARSSI NTB dr H Ahmad Ahmadi, menyatakan siap melaksanakan apa yang menjadi arahan dari DPRD setempat, bahkan hari inipun pihaknya siap menandatangai kontrak kerja sama kembali dengan BPJS Kesehatan, dengan berbagai risiko ke depannya.

“Ada atau tidak adanya revisi dari peraturan tersebut pada tanggal 26 Januari 2017, kontrak akan tetap berjalan hingga akhir tahun ini dengan komitmen pelayanan maksimal sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya.

Ia mengatkan, komitmen lima rumah sakit swsata yang telah memutus sementara kontrak kerja sama per tanggal 31 Desember 2016, dengan BPJS Kesehatan itu sudah benar-benar matang.

Lima rumah sakit swasta yang memutuskan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kota Mataram adalah Rumah Sakit (RS) Risa Sentra Medika, RS Harapan Keluarga, RS Biomedika, RS Katolik Antonius Ampenan dan RS Islam Siti Hajar.

Dikatkan, setelah adanya kejelasan revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/2016, yang mengatur tentang sistem pembayaran peserta BPJS Kesehatan, pihaknya sepakat siap kembali bekerja sama.

“Dari hasil komunikasi sementara dengan berbagai pihak, revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/2016 akan ditandatangi pada tanggal 26 Januari 2017,” katanya.

Namun, tambahnya kendati setelah tanggal 26 Januari 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/2016 tersebut belum direvisi, kami akan tetap melayani pasien BPJS Kesehatan hingga akhir tahun atau kontrak berakhir.

Menurutnya, lima RS swasta di Kota Mataram yang memutus kontrak kerja sama itu karena mereka menilai kebijakan tersebut dapat merugikan pihak rumah sakit.

Misalnya, katanya mencontohkan BPJS Kesehatan kelas I Rp300 ribu per kamar per malam naik kelsa mengambil VIP Rp400 ribu per kamar per hari. Maka peserta BPJS Kesehatan hanya membayar selisih kamar sebesar Rp100 ribu per kamar per hari, sementara biaya-biaya lainnya tetap terhitung kelas I.

“Jadi kalu dihitung-hitung biaya operasional yang dikeluarkan RS swasta dengan biaya yang akan didapatkan jumlahnya tidak sesuai, karena itulah kami menuntut untuk direvsi," katanya.

Pemutusan kontrak kerja sama yang dilakukan lima RS swasta tersebut berdampak pada masyarakat pengguna BPJS kelas II dan III.

Sementara , katanya menambahkan, terkait dengan beberapa RS swasta di luar lima RS swasta di Mataram yang masih tetap melanjutkan kontrak, disebabkan mereka berada di RS swasta kabupaten/kota di luar Kota Mataram.

Permasalahan yang dihadapi sebagai RS swasta di kota jauh lebih komplek, sebab RS swasta di Mataram banyak menangani pasien yang sudah rujukan dari mereka dalam kondisi gawat darurat sehingga tindakan medis yang diberikanpun berbeda.

“Perlu diingat lima RS swasta ini merupakan kesatuan yang utuh, artinya BPJS Kesehatan tidak bisa menerima dua, tiga, atau empat RS swasta, tapi semuanya harus terakomodasi lagi,” ucapnya.

Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Mataram dr Muhammad Ali mengusulkan, sebelum kontrak kerja sama dilakukan terlebih dahulu akan dilakukan pertemuan ulang dengan pihak RS swasta yang diwakili ARSSI NTB.

"Tujuannya guna memperkuat komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan tanpa ada keluhan sekaligus evaluasi. Kalau untuk tandatangan tidaklah begitu sulit," katanya menutup.


(gus/*)

^ KEMBALI KE ATAS

Top 10 News