Menu
RSS

Begini Penjelasan BPJS Mataram Soal RS Swasta Tak Melayani Peserta JKN

Begini Penjelasan BPJS Mataram Soal RS Swasta Tak Melayani Peserta JKN

MATARAM - Sejak akhir tahun 2016, dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2016, sejumlah rumah sakit swasta mulai mengalami kesulitan terkait pembiayaan, dan melayangkan surat keberatan dengan salah satu klausul menyatakan tidak akan melayani peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

 

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram dr. Muhammad Ali mengatakan saat bertemu Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (10/1/2017). Pertemuan itu, selain bersilaturrahmi, juga untuk menjelaskan serta mencari jalan keluar bagi polemik BPJS yang belakangan terjadi pula di Kota Mataram.

Turut mendampingi Wali Kota, diantaranya Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram L. Martawang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram H. Usman Hadi, dan Direktur RSUD Kota Mataram dr. Lalu Herman Mahaputra di Kantor Wali Kota Mataram.

Muhammad Ali menjelaskan, terkait persoalan tersebut, kemudian pusat berupaya melakukan penyempurnaan, sementara pelayanan di RS swasta bagi peserta JKN diminta untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya sambil menunggu adanya perkembangan. Namun ternyata sejak tanggal 31 Desember 2017 lalu, beberapa RS swasta mulai memasang pemberitahuan untuk menunda atau tidak melayani sementara pasien peserta JKN.

“Dari 115 RS di Bali dan NTB yang bekerjasama, delapan RS swasta yang mengakhiri kerjasama. Lima diantaranya di Mataram,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut Ali, ketika pada tanggal 3 Januari 2017 ARSI (Asosiasi Rumah Sakit Indonesia) cabang NTB terbentuk, pihak ARSI pusat pada intinya berharap agar RS swasta dapat terus bekerjasama dengan BPJS. Oleh karena itulah meskipun regulasi yang tengah disempurnakan kabarnya baru dapat diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2016, Ali bermaksud mengajak RS swasta agar tetap dapat melayani peserta JKN seperti biasa sampai regulasi yang telah disempurnakan berlaku.

Ali berharap pertemuan dengan Wali Kota dan Rapat Dengar Pendapat yang telah dilakukannya pula dengan DPRD Kota Mataram dapat memulihkan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan RS swasta yang ada di Kota Mataram. Selain itu Ali juga mengungkap permasalahan lain.

“Dari ketentuan ketersediaan ruang rawat inap kelas 3 yang mencapai 20 persen, di beberapa RS swatsa angka tersebut belum tercapai bahkan di sebagian RS tidak ada," ungkapnya.


(hms-mtr/red)

^ KEMBALI KE ATAS

Top 10 News