Menu
Senin, 24 September 2018 | 10:12:48 pm

Eksekutif dan Legislatif Lombok Tengah, Tandatangani Nota KUA PPS 2019

Eksekutif dan Legislatif Lombok Tengah, Tandatangani Nota KUA PPS 2019

LOTENG - Kepala Daerah dan DPRD Lombok Tengah (Loteng) menandatangani Nota Kesepakatan atas Rancangan KUA PPAS APBD Loteng tahun 2019. Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang di gelar di ruang sidang DPRD pada Rabu (1/8/2018), dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah terhadap hasil Pembahasan Rancangan KUA PPAS Loteng tahun Anggaran 2019.

Dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD H.Ahmad Fuaddie dan Wakil H.Nasip dan Burhanudin Yusup serta di hadiri Bupati Lombok Tengah HM.Suhaili FT itu, Lege Warman selaku juru bicara banggar menyampaikan dalam pembahasan rancangan KUA-PPS APBD Lombok Tengah tahun 2019, tidak terlepas dari berbagai dinamika yang mendorong dilakukanya perubahan dan penyempurnaan terhadap rancangan KUA-PPS yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemda.Hal itu disesuaikan dengan dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat, menyelaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan.Baik terhadap RPJPD,RPJMD maupun renstra dan RKPD. Serta untuk menampung berbagai aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat.

“Dari sisi PAD, Banggar dan tim anggaran Pemda menyadari bahwa keuangan daerah masih sangat bergantung dari dana perimbangan,penganggaran dana alokasi umum pada tahun 2019 masih didasarkan pada ketentuan peraturan Menedagri nomor 38 tahun 2018,”ungkap Lege.

Sedangkan untuk pendapatan dana perimbangan besumber dari DAK,mengingat DAK merupakan kebijakan pemerintah pusat dan bersifat spesifik. Maka penganggaran DAK tahun 2019 terutama DAK fisik, menunggu Perpres mengenai rincian APBN 2019.“Untuk DAK tahun 2019,Banggar dan TAPD menyepakati untuk menganggarkan lebih rendah dari anggaran 2018.

Dengan harapan APBD perubahan nanti, realisasi dana DAK yang kita terima dapat melebihi target yang telah kita tetapkanTerangnya.

Sedang pada komponen pendapatan daerah yang bersumber dari PAD,kami  memperhatikan potensi ril dilapangan,potensi PAD khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retrebusi daerah,masih berpeluang untuk ditingkatkan.

“Kami mencoba untuk merencanakan target pajak daerah meningkat sebesar 22,43 persen sedangkan target retrebusi daerah meningkat 3,47 persen,” jelasnya.

Sementara itu jelas Lege,pada sisi belanja daerah,pihaknya menyadari bahwa sepenuhnya porsi belanja langsung harus terus didorong untuk ditingkatkan dalam bentuk program dan kegiatan.Karena itu dalam penyusunan KUA- PPAS APBD 2019 ini,pihaknya mencoba untuk mencermati kembali perhitungan rencana belanja pegawai dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Karena sebagaimana diketahui, bahwa pada APBD Murni 2018 sudah direncanakan peminjaman daerah sebanyak Rp 79.959.000.000.Namun,memperhatikan progres kegiatan pembangunan pasar Kopang yang kemungkinan besar bergeser dari jadwal yang sudah ditetapkan.Maka hal itu sangat berdanpak pada realisasi rencana pinjaman daerah, karenanya pada tahun 2019 mendatang banggar bersama TAPD bersepakat untuk mengganggarkan kembali rencana pinjaman daerah tersebut,guna mengantisipasi kemungkinan tidak terealisasinya pada tahun anggaran 2018 ini,”jelasnya.

Dikatakannya, terkait dengan PAD tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 1.997.251.932.850 dengan rincian bahwa PAD sebesar Rp 199.768.860.000, sementara dana perimbangan sebanyak Rp 1.304.594.500 dan lain- lain pendapatan daerah yang sah direncanakan Rp 492.888.572.850.

Sementara untuk kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Lombok Tengah tahun 2016-2021. Untuk mendukung rencana priritas itu,maka pada APBD tahun anggaran 2019 ditetapkan besaran plapon belanja daerah sebesae Rp. 2.077.210.932.850.

“Untuk pembiayaan daerah yang merupakan semua penerima yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dimana pada tahun 2019 akan di proyeksikan sebesar Rp. 79.959.000.000,” jelasnya.

Untuk itu,total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiyayan daerah menjadi Rp 2.077.210.932.850.Sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiyayan daerah sebesar Rp 2.077.210.932.850.Sehingga struktur rancangan APBD tahun anggaran 2019 direncanakan dalam posisi berimbang,menutup laporannya.

Sementara itu,Penandatanganan Nota Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS APBD Loteng tahun 2019. Ditandatangani oleh Bupati Lombok Tengah HM.Suhaili dan Ketua DPRD dan Wakil Ketua.

(mn-08)

^ KEMBALI KE ATAS

Topik Hangat bulan ini !

Kolom | Rilis Pers | Opini


MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs media pemberitaan online. Melayani informasi dan berita khususnya mengangkat isu lokal daerah Nusa Tenggara Barat dengan memberdayaan kecepatan serta kedalaman informasi yang dikelola oleh jurnalis-jurnalis lokal yang handal.  Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sehari, dan secara kreatif dan apik mengkolaborasikan teks, foto, video dan suara. Tim Kreatif Redaksi selalu berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam setiap liputan Redaksi

Selalu Terhubung :