Menu
Selasa, 11 Desember 2018 | 5:01:12 pm

Dana Rekonstruksi Dibayar Bertahap, Menkeu : Tahap Awal 6 Ribu Lebih KK

Menkeu Sri Mulyani (tengah) diapit Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, saat mengunjungi lokasi terdampak dan korban gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Senin (8/10/2018). Menkeu Sri Mulyani (tengah) diapit Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, saat mengunjungi lokasi terdampak dan korban gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Senin (8/10/2018).

LOMBOK - Untuk pecairan dana, saat ini pemerintah daerah telah selesai melakukan verifikasi sebanyak 23.000 lebih Kepala Keluarga (KK). Pembayaran dilakukan bertahap. Untuk tahap awal sekitar 6000 lebih KK.

"Proses pembayaran akan dilakukan bertahap karena sesuai dengan ketersediaan material bahan bangunan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, saat mengunjungi lokasi terdampak dan korban gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Senin (8/10/2018).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah khawatir jika dilakukan pencairan sekaligus, maka dana tersehut akan habis untuk hal-hal yang lain dan tidak terjadi pembangunan perumahan.

"Bukan uangnya tidak boleh diambil, tapi itu adalah kebaikan untuk kita merencanakan pembangunan secara bertahap," ujarnya.

Seiring dengan akan datangnya musim penghujan, lanjut Menkeu, pemerintah akan mengupayakan untuk shelter sementara. Untuk itu akan ada 19.000 KK tambahan, yang akan segera dicairkan dananya dalam bentuk bantuan perumahan.

Sedangkan untuk jaminan Hidup (Jadup), Menkeu menjelaskan, saat ini dalam proses rehabilitasi atau masa kedaruratan, pemerintah tidak bisa melakukan pembayaran. Proses pembayaran hanya bisa dilakukan apabila masyarakat telah kembali ke rumah yang sifatnya permanen.

Pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi seluruh masyarakat yang akan mendapatkan Jadup dan telah disampaikan oleh Pemda. Kemensos sedang melakukan ferivikasi bersama BNPB. Setelah proses ferivikasi selesai, Kementrian Kuangan akan segera melakukan pencairan sesuai tahapan kepada perorang sesuai dengan nomor akun.

Kemenku menjamin ketersediaan anggaran yang dikelola di APBN dengan dana cadangan, namun pengelolaannya harus secara hati-hati. Untuk tahun 2018 selama bulan oktober sampai desember, Kemenku akan melakukan pencadangan di APBN untuk tiga bulan tersebut. Sedangkan tahun 2019 telah masuk anggaran baru dan akan dilakukan pembahasan di tingkat DPR RI terkait prosedur dan landasan hukumnya untuk dapat digunakan mulai januari tahun 2019.

"Saya harap pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat," harapnya.

Ia berjanji apabila prosedur dan landasan hukumnya telah disepakati bersama BNPB, Kementrian Sosial dan Kementrian PUPR yang berkaitan dengan rumah, maka Kemenku akan segera melakukan pembayaran sesuai sengan jumlah klaimnya.

Tekait dengan kejadian gempa bumi di Palu dan Donggala, Menku menjamin uang untuk penanganan korban di Lombok tidak akan terpakai untuk korban gempa di Palu.

"Uang untuk di Lombok tetap di Lombok sesuai kebutuhan, untuk Palu ada mekanisme tersendiri," jelasnya.

(hs-ntb/mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

BERITA TERBARU


FOKUS

KOLOM





WWW.MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari

Selalu Terhubung :