Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 9:08:08 am

FRB Tuding Reses Dewan Lotim Undang Muspika Bukan Konstituen, Ajang Bagi Bagi Duit ?

Ketua LSM Forum Rakyat Bersatu (FRB) Eko Rahardi Ketua LSM Forum Rakyat Bersatu (FRB) Eko Rahardi

LOTIM - Kegiatan Reses Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) yang digelar sepanjang tahun 2017 ini disoroti masyarakat. Pasalnya reses 50 anggota dewan Lotim pada bulan Oktober lalu diduga tidak melibatkan masyarakat atau konstituen melainkan pejabat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

Ketua LSM Forum Rakyat Bersatu (FRB) Eko Rahardi, menilai bahwa semestinya para anggota dewan Lotim tersebut menjadikan kegiatan resesnya sebagai ajang pendekatan diri dengan masyarakat yang menjadi konstituennya, malah bukan sebaliknya reses dianggap sebagai ajang bagi-bagi duit. 

Menurut Eko, reses para anggota dewan dengan konstituennya dimaksudkan untuk dapat menyerap aspirasi, keinginan dan harapan konstituen. Sehingga dana reses Rp1,3 Miliar per tahun untuk masing-masing anggota dewan itu dapat dijadikan program yang tepat sasaran.

"Saya tidak sepakat kalau 50 anggota DPRD Lotim dalam resesnnya malah mengundang pejabat Muskipa yang sejatinya bukan merupakan konstituenya sebagaimana yang terjadi dalam reses Anggota DPRD Lotim pada Oktober 2017 akhir lalu," tegas Eko, kemarin.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Ichsan, sepakat bahwa spekulasi reses yang sudah diagendakan oleh pihak DPRD tersebut dinilai tidak tepat karena yang dihadirkan adalah para pejabat Muspika.

"Saya nilai reses yang digelar bulan lalu (Oktober 2017), bersama pejabat Muspika tersebut kurang pas dan saya merasa tidak setuju. Akan tetapi saya berharap pada reses mendatang harus dapat dirubah seperti biasanya, yaitu reses di masyarakat konstituen," ujar Daeng, di Gedung DPRD Lotim, Sabtu (9/12/2017) lalu.

Kegiatam reses DPRD Lotim tersebut dibenarkan Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Kaharudin. Menurutnya, reses anggota dewan yang digelar tersebut memang betul diatur oleh Sekwan, namun dalam pelaksanaanya berdasarkan petunjuk dari ketua DPRD.

"Reses mengundang pejabat Muspika merupakan petunjuk dari ketua DPRD. Kita akui belakangan ini ada masukan dari beberapa Anggota DPRD terkait dengan kegiatan reses tersebut, dan itu akan kita jadikan masukan dan refrensi pada reses-reses yang akan datang dan kalau menurut saya baiknya kalau para anggota DPRD melakukan reses yang diundang adalah konstituen bukan pejabat Muspika," katanya.

Sementara itu, ketua DPRD Lotim H.Khairul Rizal, enggan memberikan komentar terkait dengan aturan reses bersama pejabat Muspika tersebut.

(mn-09/r3)

^ KEMBALI KE ATAS